Presiden Joko Widodo (kanan) menghadiri KTT ASEAN ke-36 secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 26 Juni 2020. Dalam KTT dengan tuan rumah Vietnam tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya untuk memperkuat kerja sama antar negara anggota ASEAN dalam pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 serta mengusulkan perlunya pengaturan ASEAN Travel Corridor. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan
Ini juga mencakup prosedur bea cukai yang disederhanakan sementara setidaknya 65 persen sektor jasa akan terbuka penuh dengan peningkatan batas kepemilikan saham asing.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Para negosiator mendorong kesepakatan itu sampai ke garis finish setelah India mengejutkan para peserta akhir tahun lalu dengan membatalkan kesepakatan tersebut. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan dia menarik diri karena khawatir bagaimana RCEP akan mempengaruhi mata pencaharian orang India, terutama yang paling rentan. India akan diizinkan untuk bergabung kembali dengan pakta perdagangan ini.
"Klausul yang mengizinkan India untuk bergabung di kemudian hari adalah simbolis dan menunjukkan keinginan Cina untuk membangun jembatan ekonomi dengan ekonomi terbesar ketiga di kawasan itu," kata Shaun Roache, kepala ekonom Asia Pasifik di S&P Global Ratings.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024
8 hari lalu
Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024
Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.
Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor
13 hari lalu
Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.
Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen
20 hari lalu
Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen
Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025
25 hari lalu
Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025
Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.
Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan
26 hari lalu
Nilai Rupiah Ditutup Menguat pada Perdagangan Akhir Pekan
PT Laba Forexinfo Berjangka Ibrahim Assuaibi mencatat, mata uang rupiah ditutup menguat dalam perdagangan akhir pekan.
Pertumbuhan PDB Diprediksi Meningkat Menjadi 5,7 Persen Tahun Ini
52 hari lalu
Pertumbuhan PDB Diprediksi Meningkat Menjadi 5,7 Persen Tahun Ini
Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia diprediksi bakal naik menjadi 5,7 persen tahun ini.
Prabowo Sebut Rasio Pajak di Era Reformasi Kalah dari Zaman Orde Baru, Benarkah?
58 hari lalu
Prabowo Sebut Rasio Pajak di Era Reformasi Kalah dari Zaman Orde Baru, Benarkah?
Prabowo Subianto, kembali menyinggung soal rendahnya rasio penerimaan pajak (tax rasio) terhadap PDB yang lebih rendah dari zaman Orde Baru.
Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen
7 Maret 2024
Jokowi Sebut Kontribusi UMKM terhadap PDB Capai 61 Persen
Jokowi mengklaim kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61 persen.
Tak Sejalan, Begini Beda Pandangan Sri Mulyani dan Prabowo soal Rasio Pajak
6 Maret 2024
Tak Sejalan, Begini Beda Pandangan Sri Mulyani dan Prabowo soal Rasio Pajak
Menkeu Sri Mulyani Indrawati berbeda pandangan dengan Capres Prabowo Subianto soal rasio pajak (tax ratio). Simak informasinya berikut ini.
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali
6 Maret 2024
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali
Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.
