Sehingga, ketika ada yang datang ke Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu untuk mencairkan anggaran, mereka akan membawa map masing-masing. "Yang isinya sogokan, kita enggak tahu ada di urutan berapa, sehingga enggak ada kepastian pelayanan," kata dia.
Maka, dilakukan reformasi total di tubuh Ditjen Perbendaharaan. Pertama, dibentuk front office, middle office, dan back office. Agar mereka yang berada di tahap pelayanan tidak bertemu dengan pejabat di middle dan back office. "Saat itulah, pelayanan di kantor perbendaharaan negara jadi relatif membaik," kata dia.
Lalu, dilakukan otomatisasi pelayanan. Bagi Sri Mulyani, ini adalah reformasi yang paling fundamental karena menerapkan modul penerimaan negara. Sehingga, segala uang masuk untuk Indonesia langsung ke perbankan yang ditunjuk khusus, tidak lagi ada interaksi di Kemenkeu.
Selanjutnya, dibentuk treasury single account. Sebelumnya, banyak kementerian lembaga yang bisa membuka akun rekening bank sendiri. Walhasil, uang negara sering tercampur dengan uang pribadi bendahara di kementerian tersebut. Kini dengan treasury single account, pembukaan akun rekening yang dipegang kementerian harus seizin menteri keuangan.
Terakhir, dibentuk treasury dealing room. Tujuannya untuk menjaga arus kas, likuiditas, pembayaran dan penerimaan semua dana milik pemerintah. "Evaluasi ini merupakan satu langkah yang luar biasa," kata Sri Mulyani.
FAJAR PEBRIANTO
Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Syariah Bisa Jadi Sumber Baru Pertumbuhan Ekonomi RI
