Surat Bos Djarum ke Jokowi Soal PSBB Disebut Tak Terkait Kondisi Perusahaan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Robert Budi Hartono. Forbes

    Robert Budi Hartono. Forbes

    TEMPO.CO, Jakarta - Corporate Communication PT Djarum Budi Darmawan memastikan surat bosnya, Budi Hartono, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tak ada kaitannya dengan kondisi bisnis perusahaan di masa pandemi. Dia mengatakan surat itu murni merupakan pemikiran Budi Hartono sebagai warga negara tanpa embel-embel bisnis.

    “Pak Budi Hartono sebagai warga negara ingin berkontribusi. Dia kan juga praktisi bisnis yang ingin memberikan kontribusi dengan solusi. Enggak ada hubungannya dengan kondisi perusahaan,” ujarnya saat dihubungi Tempo pada Senin, 14 September 2020.

    Surat Budi Hartono kepada Jokowi dikirimkan pada Jumat, 11 September 2020, atau sehari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan rencana penerapan PSBB penuh. Surat itu dilayangkan melalui perantara yang tak dijelaskan identitas jelasnya.

    Dalam suratnya, Budi Hartono menyampaikan empat poin. Pertama, penegakan aturan dan sanksi-sanksi atas tidak ketidaksiplinan sebagian kecil masyarakat dalam kondisi new normal merupakan tugas daerah. Dalam hal ini, Gubernur DKI Jakarta.

    "Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19, kemudian gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya," kata Budi Hartono.

    Kedua, Budi Hartono mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat, misalnya dengan kontainer ber-AC di tanah kosong. Ketiga, Budi Hartono meminta pemerintah melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing, dan treatment. Sejauh ini, ia memandang masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.

    Keempat, menurut dia, perekonomian tetap harus dijaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian dapat terus dijaga kesinambungannya. Adapun Budi Hartono berpendapat pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta sudah terbukti tak efektif. Hal ini terlihat dari masih terus naiknya tingkat pertumbuhan efektif.

    Budi Hartono juga menyebutkan sejumlah hasil riset beberapa lembaga survei yang menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat tidak ingin PSBB kembali diberlakukan. "Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19," katanya.

    Sampai hari ini, Budi Darmawan mengatakan surat itu belum berbalas. “Itu yang kami belum tahu. Pihak Jalan Merdeka yang paham,” katanya.

    Surat pemilik Djarum mulanya viral di media sosial setelah diunggah mantan duta besar RI untuk Polandia, Peter F Gontha. Dia mengunggah surat tersebut ke media sosial Instagramnya, Sabtu, 12 September. "Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September 2020," demikian tulis @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu, 12 September 2020.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS

    Baca juga: Soal PSBB Total, Simak 4 Saran dari Orang Terkaya RI Budi Hartono ke Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.