Kepala Bappenas: Sampai Hari Ini Pemindahan Ibu Kota Masih Di-hold

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

    Dalam rapat kerja yang berlangsung hampir tiga jam itu dicapai kesepakatan soal Rencana Kerja Anggaran Bappenas dalam RAPBN Tahun 2021 sebesar Rp 1,77 triliun. Secara garis besar anggaran itu terbagi atas program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp 981,2 miliar dan program dukungan manajemen senilai Rp 789,14 miliar. Jika dirinci, anggaran itu terdiri atas rupiah murni sebesar Rp 1,62 triliun, pinjaman Rp 84,47 miliar dan hibah Rp 65,41 miliar.

    Secara umum anggaran tahun 2021 ini naik Rp 240 miliar ketimbang pagu awal sebesar Rp 1,5 miliar. Namun usulan anggaran tahun 2021 ini lebih rendah bila dibandingkan tahun sebesar Rp 1,83 triliun.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya sama sekali tak menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota di acara pembacaan nota keuangan dan RAPBN 2021 pada Jumat pekan lalu. Hal ini berbeda dengan tahun lalu ketika ia beberapa kali menyebutkan wacana tersebut pada saat pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2020.

    Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyebutkan pemerintah fokus melakukan pemulihan ekonomi dan kesehatan dari pandemi virus Corona (Covid-19). Program lain yang menjadi fokus pemerintah, yaitu peningkatan investasi melalui penerapan Omnibus Law RUU Perpajakan dan RUU Cipta Kerja.

    Baca: Ini Sebab Jokowi Tak Singgung Soal Pemindahan Ibu Kota di Nota Keuangan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.