Kemenkeu menginginkan pengenaan skema fiskal secara dinamis mengikuti undang-undang yang berlaku, atau prevailing. Sebaliknya, Freeport mendesak kepastian hukum dengan sistem pajak tetap hingga kontrak berakhir (nail down).
Belakangan, Kemenkeu akhirnya menggunakan skema perpajakan nail down atau persentase setiap komponen pajaknya bersifat tetap untuk memastikan penerimaan negara dalam perjanjian kerja sama dengan Freeport McMoran atas hasil usaha PT Freeport Indonesia.
Dalam acara penandatanganan, Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak pun memastikan lime perusahaan negara tersebut sangat berkomitmen untuk taat membayar pajak. "Tidak ada niat sama sekali tidak bayar pajak," kata dia.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pun menyambut baik komitmen dari Orias tersebut. Menurut dia, insentif akan diterima MIND ID ketika sudah ada integrasi data perpajakan ini. "Insentifnya ya Pak Toto ga meriksa-meriksa," kata Suryo. Toto yang dimaksud adalah Mekar Satria Utama, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak (WP) Besar.
Suryo menyadari bahwa ketika ada pemeriksaan konvensional, maka memang harus ada persiapan. Mulai dari kelengkapan dokumen dan yang lainnya.
BACA JUGA: Kemenkeu Masih Kaji Penggabungan NIK dan NPWP
FAJAR PEBRIANTO
