TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN baru mencapai Rp 174,79 triliun per 19 Agustus 2020. Angka itu setara dengan 25,1 persen dari total anggaran yang sebesar Rp 695,2 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, pencairan anggaran yang cepat terjadi pada program dengan desain bantuan sederhana dan sudah sering dilalukan sebelumnya. "(Itu) Bisa cepat. Namun apabila belum, dan merupakan program usulan baru, kami melihat ada yang betul-betul sangat challenging sehingga eksekusinya butuh waktu," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2020.
Dia menuturkan, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah terealisasi itu, yang digunakan untuk kesehatan sebesar Rp 7,36 triliun atau 13,98 persen dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 87,55 triliun. Adapun anggaran untuk perlindungan sosial mencapai Rp 93,18 triliun atau 49,7 persen dari total Rp 203,91 triliun yang disiapkan. Pada sektoral kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, anggaran yang telah terserap sebesar Rp 17,23 triliun atau 13,1 persen dari total alokasi Rp 106,05 triliun.
Sri Mulyani menambahkan, untuk insentif usaha sudah terserap Rp 17,23 triliun atau 14,3 persen dari total Rp 120,61 triliun. Adapun dukungan untuk UMKM sudah mencapai Rp 44,63 triliun atau 37,2 persen dari total Rp 123,47 triliun. Namun, untuk klaster pembiayaan korporasi masih nol persen dari total anggaran Rp 53,57 triliun.
Belum terealisasinya klaster pembiayaan korporasi, Sri Mulyani menjelaskan, lantaran peraturan khususnya mengenai penyertaan modal negara atau PMN masih dalam finalisasi. "Terutama untuk PMN BUMN untuk penjaminan kredit korporasi padat karya sudah diluncurkan dan monitor pelaksanaan di perbankan," ujar dia.
