TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Rully Indrawan mengatakan hingga saat ini telah ada 1 juta pelaku usaha mikro yang menerima Bantuan Produktif dari pemerintah.
"Itu yang datanya sudah clear. Sudah ada di rekening masing-masing," ujar dia kepada Tempo, Senin, 24 Agustus 2020.
Pada 17 Agustus 2020 alias tahap I, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 742.422 pengusaha mikro. Setelah itu, pada tahap II, tercatat 257.578 usaha mikro menerima bantuan tersebut.
Rully mengatakan bahwa bantuan tersebut secara resmi akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada hari ini, Senin, 24 Agustus 2020. "InsyaAllah akan diluncurkan pukul 13.00 WIB," ujar dia.
Pemerintah menargetkan bantuan tersebut akan disalurkan kepada 9,1 juta penerima pada akhir September 2020. Adapun target keseluruhan program tersebut 12 juta pengusaha mikro. "Mulai besok Pak Presiden akan keliling daerah untuk memastikan dana itu sampai di masyarakat," kata Rully.
Sebelumnya, Rully mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan secara bertahap seiring dengan validasi data penerima. Ia mengatakan kebanyakan penerima pada tahap awal penyaluran bantuan tersebut adalah pengusaha kuliner.
Untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, kata Rully, pemerintah akan meminta ke para pengusul penerima bantuan, misalnya PNM, perbankan, dan dinas, surat tanggung jawab mutlak atas pelaku usaha yang diusulkan.
Di samping itu, pelaksanaan program bantuan produktif bagi pelaku usaha mikro tersebut juga akan dipantau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "Deputi pembiayaan kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi," ujar Rully.
Bantuan produktif senilai Rp 2,4 juta untuk setiap pengusaha mikro itu ditargetkan akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha. Sebanyak Rp 28,8 triliun anggaran akan disiapkan. Namun demikian, pada tahap awal, pemerintah baru mengalokasikan Rp 22 triliun untuk penyaluran bagi 9,1 juta penerima.
Per tanggal 12 Agustus 2020, Kemenkop UKM telah mengumpulkan data sekitar 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari koperasi, kepala-kepala dinas dari berbagai daerah, OJK, terutama untuk bank wakaf mikro dan UMKM.
Data itu juga dihimpun dari Himbara, kementerian/lembaga, BUMN dalam hal ini PNM dan Pegadaian serta Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya data tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.
Mereka yang berhak menerima bantuan tersebut yakni para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan. Persyaratannya, antara lain adalah tercatat sebagai warga negara Indonesia, mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, serta bukan ASN, anggota TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD.
Untuk mendaftar, pelaku usaha diidentifikasi dan diusulkan oleh Lembaga Pengusul antara lain dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, Kementerian/Lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri atas BUMN dan BLU.
CAESAR AKBAR
Baca juga: Bantuan Produktif Usaha Mikro, Efektif Kerek Ekonomi?
