Menurut pengakuan para PMI ABK tersebut, mereka mendapatkan penyiksaan secara fisik dan kekerasan verbal, tidak mendapatkan hak istirahat yang wajar dimana mereka harus bekerja selama 22 jam, makanan yang tidak pantas hanya satu kali sehari, gaji yang dibawah rata-rata penghasilan ABK di Italia, serta dokumen pelaut dan paspor ditahan oleh pihak majikan sehingga tidak bisa melaporkan kejadian dialami secara prosedural ke KBRI.
“Kasus ini harus dibawa ke ranah hukum agar memberikan efek jera kepada mereka yang kerap melakukan eksploitasi ataupun yang terlibat didalamnya. Karena kasus seperti ini terjadi berulang-ulang pada ABK, dengan melaporkan kasus ini ke jalur hukum maka kalian juga turut membantu teman-teman ABK lainnya yang sedang berjuang di luar negeri saat ini,” kata Benny.
Benny menjelaskan, BP2MI telah bekerjasama dengan Kepolisian RI dimana sebelumnya BP2MI juga bergerak cepat melaporkan kasus ABK maupun kasus CPMI nonprosedural yang akan diberangkatkan oleh oknum sindikat pengiriman illegal PMI kepada Bareskrim.
“Minggu depan, saya akan bawa ke-3 PMI ABK ini untuk menyerahkan kasusnya kepada Bareskrim Polri dan mengadukan manning agency yang memberangkatkan serta perusahaan yang mempekerjakan mereka di luar negeri. Karena negara harus hadir dan hukum harus bekerja," ujar Benny. "Para PMI ini adalah warga negara VVIP (very very important person) yang telah banyak berkontribusi bagi negara, untuk itu negara harus memberikan pelindungan bagi mereka dari ujung rambut hingga ujung kaki."
CAESAR AKBAR
