Selain mengelola defisit secara prudent, pemulihan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi butuh keberlanjutan agenda reformasi. Reformasi di berbagai bidang seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan tersebut juga membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat penting.
"Reformasi membangun iklim investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui omnibus law Cipta Kerja terus diupayakan agar tahun ini dapat disetujui oleh DPR," tutur Sri Mulyani.
Untuk menggenjot penerimaan negara, kata Sri Mulyani, reformasi perpajakan akan terus dilanjutkan. Caranya, dengan membangun dukungan sistem terintegrasi dengan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti penerimaan royalti dan dividen BUMN, serta perpajakan atas aktivitas ekonomi digital.
Kendati usaha akselerasi pembangunan infrastruktur sedikit diperlambat karena kondisi pandemi, menurut Sri Mulyani, bukan berarti proyek dihentikan sama sekali. Sebab, kelak akan mempengaruhi kecepatan Indonesia menuju upper middle income country.
Oleh karena itu, pemerintah di masa mendatang tak lagi akan menggantungkan sumber pembiayaan dari APBN dan utang BUMN agar sustainable di jangka panjang. Dengan begitu diharapkan kepercayaan pada aktivitas investasi dan konsumsi bakal tetap tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. "Ayo jaga terus optimisme, sama-sama kita berjuang untuk bangkit," ucap Sri Mulyani.
Baca juga: Sri Mulyani Kenang 22 Tahun Lalu, Sebut Jokowi Dapat Berkah dari Krisis Ekonomi
