Sri Mulyani Sebut Momen Krisis sebagai Pemicu Reformasi, Begini Penjelasannya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan momen krisis ekonomi karena pandemi Covid-19 saat ini bisa digunakan sebagai pemicu reformasi untuk masa depan.

    Dia menceritakan, Indonesia selama 20 tahun terbukti mampu menjaga disiplin fiskal defisit APBN di bawah angka 3 persen. "Inilah yang membentuk kebijakan makro ekonomi yang kuat dan sustainable," kata Sri Mulyani melalui akun media sosial Facebook, Jumat, 14 Agustus 2020.

    Pandemi Covid-19, menurut Sri Mulyani, telah mengubah secara dramatis perhitungan anggaran dan perekonomian Indonesia. Saat pergerakan ekonomi melemah, penerimaan negara turun, dan belanja negara yang menjadi harapan utama untuk pemulihan ekonomi meningkat tajam. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan memperlebar batasan defisit APBN.

    Agar aktivitas ekonomi terus berlanjut dan terwujud lebih cepat, pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang dan memperluas dukungan untuk  perlindungan sosial, UMKM,  dan sektor padat karya. Dia berharap dengan pendekatan tersebut, ekonomi akan kembali bangkit.

    "Pada tahun 2021 dukungan stimulus fiskal akan mulai dikurangi seiring dengan ekonomi yang diharapkan tumbuh dan bergerak dengan perkiraan defisit 5,04  persen, 4 persen di tahun 2022, dan kembali di bawah 3 persen di tahun 2023," ucap Sri Mulyani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.