OJK Buka Peluang Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri), Kedua Ojk Wimboh Santoso (kedua kanan), dan materi Perdagangan Agus Suparmanto (kanan) memberikan keterangan terkait Stimulus kedua penanganan Dampak Covid-19 di kantor Kemenko Perekonomian,Jakarta, Jumat, 13 Maret 2020. TEMPO/Sintia Nurmiza

Untuk memulihkan dunia usaha, khususnya korporasi, pemerintah resmi meluncurkan program program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dilakukan melalui penyediaan fasilitas penjaminan sehingga perbankan dapat menambah eksposur kredit modal kerja kepada pelaku usaha. 

“Perbankan telah menandatangani perjanjian penjaminan terutama untuk sektor padat karya yang merupakan sektor yang banyak memperkerjakan pekerja," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sesuai dengan PP 43/2019 dan/atau padat karya sesuai PMK 16/2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan. 

Pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun.

Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.

Pemerintah juga menanggung  pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp 1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp 100 triliun.

 

CAESAR AKBAR






TPKAD DKI Berkomitmen Meningkatkan Inklusi Keuangan di Jakarta

4 jam lalu

TPKAD DKI Berkomitmen Meningkatkan Inklusi Keuangan di Jakarta

Indeks inklusi keuangan DKI Jakarta mengalami peningkatan dari angka 94,76 persen pada 2019 menjadi 96,62 persen pada 2022.


YLKI Respons Bos BCA Tak Mau Ganti Duit Rp 320 Juta yang Dibobol: Pernyataan Terlalu Prematur

10 jam lalu

YLKI Respons Bos BCA Tak Mau Ganti Duit Rp 320 Juta yang Dibobol: Pernyataan Terlalu Prematur

YLKI angkat bicara soal kasus pembobolan rekening nasabah BCA oleh pria bersama tukang becak yang viral di media sosial.


LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Simpanan 25 Basis Poin

11 jam lalu

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Simpanan 25 Basis Poin

LPS menaikkan suku bunga pinjaman simpanan rupiah di bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, dan valas di bank umum masing-masing 25 basis poin.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

12 jam lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Cara Cek BI Checking di HP via iDebku OJK

14 jam lalu

Cara Cek BI Checking di HP via iDebku OJK

cara cek BI Checking di HP via iDebku OJK untuk mengajukan pinjaman kredit bagi calon debitur


Erick Thohir: 40 Ribu UMKM Bergabung Pasar Digital UMKM

16 jam lalu

Erick Thohir: 40 Ribu UMKM Bergabung Pasar Digital UMKM

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan saat ini ada 40 ribu UMKM yang bergabung di Pasar Digital UMKM


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

16 jam lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Menteri Perdagangan Berkomitmen Kembangkan Ekonomi UMKM

17 jam lalu

Menteri Perdagangan Berkomitmen Kembangkan Ekonomi UMKM

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan ekonomi umat dan UMKM


OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

17 jam lalu

OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI.


OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu

1 hari lalu

OJK Rampungkan 20 Perkara Kasus Jasa Keuangan pada Tahun Lalu

OJK yang memiliki kewenangan penyidikan pada 2022 berhasil menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan.