TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah memberi fasilitas viability gap fund untuk proyek pengelolaan sampah di Jawa Barat. Ia mengatakan proyek tersebut sangat ingin didorong oleh pemerintah pusat.
Sri Mulyani mengatakan ke depannya pemerintah juga bakal menyetujui permintaan VGF dari DKI Jakarta. "Saya senang hari ini akhirnya ditandatangani untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tadi Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) juga berbisik minta di DKI segera, jadi mohon Pak Luky (Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman) untuk proyek ini, agar segera VGF disetujui," ujar dia dalam siaran langsung, 27 Juli 2020.
Proyek Pengelolaan Persampahan Legok Nangka menjadi proyek pertama di sektor persampahan yang mendapat dukungan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui Viability Gap Fund (VGF).
Dukungan fiskal dari Pemerintah ini bersifat finansial berupa kontribusi atas sebagian biaya konstruksi yang diberikan pada Proyek Kerja Sama yang sudah memiliki kelayakan ekonomi, namun belum memiliki kelayakan finansial.
Untuk itu, pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman menyerahkan dokumen persetujuan prinsip dukungan kelayakan VGF Proyek KPBU Legok Nangka kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Dalam kesempatan yang sama, Ridewan Kamil mengatakan instrumen bantuan dari pemerintah pusat diharapkan dapat direalisasikan secepatnya sehingga bisa memacu perekonomian.
Pada 2020, Ridwan Kamil memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada di kisaran -2 persen hingga 2,3 persen. "Kami kerja keras supaya kejar 2,3 persen positif. Karena kalau Jawa Barat terkerek, tentu nasional ikut terbawa naik dengan populasi kami yang sangat besar," ujar dia.
