TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) kepada Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi selama empat kali berturut-turut pad periode anggaran 2016-2019. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pencapaian itu merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai.
“Hasil ini sejatinya menuntut kita harus bekerja keras lagi," kata Luhut di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2020.
Baca Juga:
Dengan perolehan WTP ini, Luhut meminta seluruh pegawai Kementerian Koordinator Kemaritiman melaksanakan tata-kelola keuangan secara lebih baik lagi dengan berdasarkan prinsip yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Dia juga meminta karyawan untuk tidak main-main terhadap tanggung jawabnya. "Saya minta kalian jangan main-main, saya mau kita semua betul-betul tertib,” ujar Luhut.
Adapun pemeriksaan BPK ini menggunakan empat kriteria. Keempat kriteria itu meliputi laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas sistem, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sementara itu dalam merealisasikan anggaran tahun ini, Luhut menjelaskan pihaknya telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran menyusul adanya pandemi Covid-19. Dia mencatat, pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi setelah realokasi menjadi sebesar Rp 9,2 miliar. Hingga Juni 2020, Luhut memastikan pihaknya telah menyerap anggaran sebesar Rp 2,6 miliar.
Luhut meminta pegawai Kementeriannya untuk terus berkoordinasi lantaran kinerja dalam lima bulan ke depan akan menentukan rebound ekonomi. Dia memerintahkan APBN untuk kementeriannya harus terserap cepat. "Ada yang mengkritik terkait perjalanan dinas sekarang. Namun bila tidak dilakukan itu, pariwisata tidak akan jalan,” tuturnya.
