Menurut dia, data digital dapat bermanfaat dalam berbagai hal mulai dari sistem pelayanan, tracking, hingga sebagai sarana dalam menjalankan program pemerintah. “Kalau memberi bantuan seperti pinjaman mikro atau insentif maka layanannya digital ID bisa jadi sarana. Ketika sistem dibangun ini sebenarnya bisa bersifat lebih luas lagi,” katanya.
Di Indonesia, anggaran program perlindungan sosial dalam rangka menangani dampak Covid-19 mencapai Rp 203,9 triliun. Dari angka itu baru terealisasi 35,6 persen atau sekitar Rp 72,5 triliun.
Program perlindungan sosial terdiri dari PKH Rp 37,4 triliun untuk 10 juta penerima manfaat dan sembako Rp 43,6 triliun. Ada juga bantuan sosial (bansos) Jabodetabek Rp 6,8 triliun untuk 1,86 juta KPM Jabodetabek, bansos non Jabodetabek Rp 32,4 triliun untuk 8,77 juta KPM dan Kartu Prakerja Rp 20 triliun.
Selain itu, ada juga diskon listrik Rp 6,9 triliun dan logistik/pangan/sembako sebesar Rp 25 triliun. Berikutnya ada bantuan langsung tunai atau BLT dana desa Rp 31,8 triliun untuk 6,48 juta keluarga penerima manfaat.
ANTARA
