Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil 3 Calon Deputi Gubernur BI yang Ikut Fit and Proper Test

image-gnews
Tiga Calon Deputi Gubernur BI. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon deputi gubernur Bank Indonesia pada 7 hingga 8 Juli 2020. Istimewa
Tiga Calon Deputi Gubernur BI. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon deputi gubernur Bank Indonesia pada 7 hingga 8 Juli 2020. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon deputi gubernur Bank Indonesia pada 7 hingga 8 Juli 2020.Terdapat tiga calon deputi gubernur BI, yaitu Yudha Agung, Aida S Budiman, dan Doni Primanto Joewono.

Mereka merupakan kandidat Deputi yang diusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dipilih DPR. Salah satu dari mereka akan menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya berakhir 17 Juni.

Berikut tiga calon deputi gubernur dari situs resmi Bank Indonesia:

- Juda Agung
Juda Agung lahir di Pontianak, pada 1964. Pendidikan Teknologi Industri Pertanian ditempuhnya pada tahun 1981 di Institut Pertanian Bogor. Melanjutkan pendidikannya, Juda meraih Gelar Ph.D in Economics, University of Birmingham pada 1999 setelah meraih gelar Master in
Money Banking and Finance di universitas yang sama tahun 1993-1995.

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada 1991 sebagai staf Urusan Ekonomi dan Statistik, dan selanjutnya sebagai Peneliti Ekonomi Yunior di Bagian Studi Ekonomi Makro, Struktur dan Pengembangan Pasar Keuangan, Juda memiliki banyak pengalaman di bidang riset ekonomi dan kebijakan moneter.

Pada 2017, Juda pernah menjabat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, kemudian sebagai Executive Director SEAVG-IMF di Washington sebelum menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial. Sejalan dengan bidang yang digeluti, Juda telah menulis dan mempublikasikan beberapa hasil penelitian, antara lain di bidang moneter dan sistem keuangan.

Di samping itu, Juda pernah mendapatkan penghargaan HW Arndt untuk artikel terbaik dalam Buletin of Indonesian Economic ISEI Award.

- Aida S. Budiman
Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menempuh pendidikan Sosial Ekonomi  Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada 1983, Aida melanjutkan pendidikan di University of Southern California pada 1994 hingga meraih gelar MA in Economics, dan menambah gelar Ph.D pada 2001 setelah menjalani pendidikan di Claremont Graduate
University, USA.

Mengawali karier pada tahun 1991 sebagai staf Analis Inflasi dan Proyeksi Perekonomian Indonesia, Aida memiliki banyak pengalaman di bidang perumusan kebijakan moneter, internasional, dan baurannya dengan kebijakan reformasi struktural. Aida pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif, International Monetary Fund, South East Asia Voting Group office, mewakili 13 negara yang tergabung dalam SEAVG office terutama untuk isu capital flows management dan impilikasinya bagi negara berkembang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini Aida menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen
Kebijakan Ekonomi dan Moneter, setelah sebelumnya menjabat Kepala Departemen Internasional. Sejak berkarier di Bank Indonesia, Aida telah memiliki pengalaman baik di kancah internasional maupun nasional.

Pada 2010-2012, Aida bertindak sebagai perwakilan dari 13 negara yang bergabung dalam kantor SEAVG guna menyuarakan aspirasi dan kepentingan di IMF. Aida juga berpengalaman mewakili BI dalam working group untuk perumusan kebijakan internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral. Di kancah nasional, Aida memiliki pengalaman dalam penyusunan strategi nasional pengembangan sektor industri dan pariwisata, pengembangan ISEF, Financial Saftey Net dan penggunaan mata uang regional, serta strategi peningkatan Rating Indonesia.

- Doni Primanto Joewono
Doni Primanto Joewono lahir pada 1965 di Surabaya. Menempuh pendidikan Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1988, Doni melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia jurusan Administrasi pada tahun 2004. Doni memulai kariernya di Bank Indonesia sebagai analis di Departemen Pengelolaan Moneter pada
1991 dan melanjutkan karier di bidang statistik.

Pada 2005-2008 Doni diberikan kesempatan untuk menjadi Peneliti Ekonomi Senior di Kantor Perwakilan BI London, dan kembali bertugas di Jakarta di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Doni pada awal karirnya banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, seperti mempersiapkan terbitnya obligasi pemerintah, membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD), dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rakornas TPID.

Dalam kariernya di daerah bersama Kepala Daerah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik di Solo tahun 2012 dan DKI Jakarta 2017. Saat ini Doni menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, setelah sebelumnya dipercaya Gubernur Bank Indonesia tiga kali memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Solo, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Doni memiliki pengalaman pada bidang ekonomi dan keuangan regional, sistem keuangan, manajemen intern, sektor riil dan UMKM, serta strategi organisasi dan manajemen Sumber Daya Manusia. Doni juga telah mengikuti Program Pendidikan LEMHANAS pada tahun 2018.

HENDARTYO HANGGI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

8 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

12 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

18 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

1 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.