TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei dari lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan sebagian besar responden tidak setuju dengan skema pelatihan online dalam alokasi dana kartu prakerja.
"Sebanyak 38,7 persen menyatakan tidak setuju," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi pada Ahad, 7 Juni 2020. Di samping itu, 10,2 persen menjawab sangat tidak setuju, 25,3 persen cukup setuju, 4,5 persen sangat setuju, dan 21,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Adapun dalam survei tersebut, Burhanuddin mengatakan Indikator melontarkan pertanyaan sebagai berikut, "Pemerintah menggulirkan program kartu prakerja dengan dana sebesar Rp 5,6 triliun. Setiap peserta mendapatkan saldo Rp 3,55 juta. Namun Rp 1 juta di antaranya tidak bisa dipakai secara tunai dan digunakan untuk mengikuti kelas pelatihan daring/online. Seberapa setuju Ibu/Bapak penggunaan kartu prakerja untuk pelatihan online?"
Pada pertanyaan lanjutan, 34 persen dari responden yang sebelumnya menjawab tidak setuju menyatakan sebaiknya dana tersebut disalurkan untuk sembako ketimbang pelatihan online. Selain itu 32,3 persen responden menyarankan dana disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada yang membutuhkan.
Respon lainnya, 11,5 persen menyarankan dana untuk pelatihan yang bersifat praktis di lapangan, bukan pelatihan teoritik dan online. Di samping itu, 8,9 persen menyarankan dana untuk bantuan UMKM, 7,9 persen menyarankan dana untuk proyek padat karya yang melibatkan warga, 1,5 persen menjawab lainnya, dan 3,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei ini dilakukan pada 16-18 Mei 2020 lalu. Hasil sampel sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.
Para responden diwawancarai via telepon. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
CAESAR AKBAR
