Pengemudi Ojek Online Batalkan Rencana Demo di Depan Istana

Pengemudi Ojek Online saat membawa penumpang melintas di kawasan Harmoni, Jakarta, Selasa, 7 April 2020. Dalam aturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah disetujui oleh Menteri kesehatan di DKI Jakarta, layanan Ojek Online (Ojol) dilarang mengangkut penumpang dan hanya diperbolehkan mengantar barang dan makanan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia Igun Wicaksono mengatakan rencana aksi demo terkait pengoperasian ojek online di depan Istana telah dibatalkan. Pembatalan ini diumumkan setelah Kementerian Dalam Negeri mengklarifikasi tidak akan melarang atau menangguhkan ojek mengangkut penumpang pasca-masa normal baru diterapkan.

"Karena Kepmendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 yang menangguhkan ojol untuk bisa bawa penumpang saat new normal sudah direvisi dan dibatalkan atau dihilangkan, kami tidak ada alasan untuk demo," tutur Igun kepada Tempo, Senin, 1
Juni 2020.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri disebut telah mengatur penangguhan operasional ojek online untuk mengangkut penumpang pada masa normal baru melalui Surat Keputusan Mendagri Nomor 440-830 Tahun 2020. Kebijakan itu juga berlaku untuk ojek pangkalan.

Namun baru-baru ini, Kemendagri mengkonfirmasi bahwa Kementerian tak melarang reaktivasi ojek online. Surat itu disebut hanya bersifat imbauan untuk ASN di lingkungan Kemendagri dalam menyongsong masa tatanan anyar.

Igun memastikan asosiasinya telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membicarakan persoalan tersebut pada Ahad, 31 Mei 2020. Setelah memperoleh jawaban dari Kemendagri, Igun menyebut Garda bakal segera menemui pihak Kementerian Perhubungan. "Kami akan berkoordinasi terkait operasional ojek di masa normal baru," tuturnya.

Sebelumnya, Garda berencana melancarkan aksi demo besar-besaran di Istana Negara bila tidak diperbolehkan mengangkut penumpang seusai PSBB dicabut. "Kepada Presiden kami akan unjuk rasa. Semua anggota Garda dan ojol (ojek online) seluruh Indonesia tidak terima jika kami terus dilarang membawa penumpang," tutur Igun, kemarin.

Bahkan, menurut Igun, aksi pengemudi ojek online juga berpotensi terjadi di daerah lain atau di wilayah-wilayah operasional Gojek maupun Grab Indonesia. "Sekalian saja kami protes massal," tuturnya.

Igun menyebut, pemerintah tak semestinya melarang ojek online beroperasi seandainya PSBB dilonggarkan. Musababnya, saat ini, asosiasi telah membuat protokol kesehatan yang menjamin keselamatan penumpang saat masa normal baru berlangsung.

Misalnya, kata Igun, masing-masing penumpang akan diminta membawa helm pribadi. Sedangkan untuk mengantisipasi kontak pengemudi dan penumpang, pemilik kendaraan bakal memasang partisi alias pembatas.






Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

2 jam lalu

Tito Karnavian Temui Mendagri Jepang, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Minoru Terada di Tokyo.


Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

5 jam lalu

Kemendagri Dorong Perwujudan Reformasi Birokrasi yang Bersih Melayani

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perwujudan reformasi birokrasi yang bersih melayani.


Driver Ojol Beberkan Besaran Potongan oleh Aplikator Hampir 40 Persen

5 jam lalu

Driver Ojol Beberkan Besaran Potongan oleh Aplikator Hampir 40 Persen

Salam setiap pemesanan atau order, aplikator memotong biaya kepada pengemudi ojol sekitar 20 hingga hampir 40 persen.


Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

8 jam lalu

Kemendagri Minta Perangkat Daerah Paham Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo terus mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap level pemerintahan.


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

9 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

15 jam lalu

Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Ardian Noervianto, akan menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Asosiasi Sebut Kemenhub Cuci Tangan Soal Masalah Tarif Ojol dan Taksi Online

1 hari lalu

Asosiasi Sebut Kemenhub Cuci Tangan Soal Masalah Tarif Ojol dan Taksi Online

Kemenhub mengatakan belum menerima laporan dari perwakilan ojol soal aplikator yang melanggar aturan tarif.


Pengemudi Laporkan Aplikator Pelanggar Tarif Ojol, Kemenhub: Belum Ada Laporan

2 hari lalu

Pengemudi Laporkan Aplikator Pelanggar Tarif Ojol, Kemenhub: Belum Ada Laporan

Jika laporan soal keluhan para pengemudi ojol itu masuk, Kemenhub akan segera meneruskannya ke Kominfo.


Dapat BLT Rp 1,2 Juta, Driver Ojek Online: Ibarat Obat Pereda Nyeri

2 hari lalu

Dapat BLT Rp 1,2 Juta, Driver Ojek Online: Ibarat Obat Pereda Nyeri

Dia khawatir pemberian BLT UMKM ke driver ojek online itu dimanfaatkan oleh pihak aplikator untuk menekan biaya perusahaan dan kemudian lepas tangan.


Ojol Bakal Terima BLT UMKM Rp 1,2 Juta Mulai Oktober, Apa Saja Syaratnya?

3 hari lalu

Ojol Bakal Terima BLT UMKM Rp 1,2 Juta Mulai Oktober, Apa Saja Syaratnya?

Selain pengemudi ojol, nelayan juga turut menjadi sasaran penerima bansos berupa BLT UMKM yang akan cair mulai bulan Oktober mendatang.