Kemenhub Perketat Pengawasan Transportasi Darat ke Jakarta

Atas: Kendaraan pemudik ke arah Tasikmalaya dan Jawa Tengah terjebak macet saat arus balik Lebaran 2019 di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 7 Juni 2019. Bawah: Jalur mudik menuju Tasikmalaya dan Jawa Tengah di turunan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tampak lengang setelah pemberlakuan larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus corona , Ahad, 3 Mei 2020. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, JakartaDirektorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub melakukan pengawasan transportasi darat usai hari raya Idul Fitri 1441 H di perbatasan Bekasi-Karawang serta KM 47 Tol Jakarta-Cikampek. Mulai Selasa, 26 Mei 2020, pemerintah mulai menerapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 47 Tahun 2020 yang mengenai poin Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi hari ini kita harus betul-betul tegas untuk menerapkan kebijakan ini dan juga akan diinstensifkan koordinasi antar instansi untuk menegakkan peraturan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Mei 2020.

Dalam kesempatan itu, Dirjen Budi mengajak berbagai unsur mulai dari Polisi, TNI, Kemenhub, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP untuk bersama-sama memperketat pengawasan bagi warga yang akan bepergian antar wilayah.

Pemprov DKI Jakarta pada 15 Mei 2020 telah menerbitkan Pergub 47/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dengan mensyaratkan adanya Surat Izin Keluar/Masuk Provinsi DKI Jakarta (SIKM).

SIKM adalah surat yang diberikan sebagai dispensasi untuk dapat melakukan kegiatan bepergian keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta selama penetapan bencana non alam Covid-19 sebagai bencana nasional.

Proses pengurusan SIKM diklaim paling lama 1x24 jam. Adapun pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui situs corona.jakarta.go.id.

Untuk mendapatkan SIKM bagi masyarakat domisili Jakarta ada beberapa persyaratan yaitu surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW tempat tinggalnya, surat pernyataan sehat bermeterai, pas foto warna, pindaian KTP, serta surat keterangan perjalanan.

Surat keterangan perjalanan itu misalnya surat perjalanan dinas keluar Jabodetabek untuk perjalanan sekali, surat keterangan bekerja bagi pekerja yang tempat kerjanya berada di luar Jabodetabek untuk perjalanan berulang, atau surat keterangan memiliki usaha di luar Jabodetabek yang diketahui oleh pejabat berwenang untuk perjalanan berulang.

Sementara itu, untuk warga non-Jabodetabek pun persyaratannya sama. Hanya saja, membutuhkan tambahan surat keterangan dari kelurahan atau desa asal, Surat Keterangan Bekerja di DKI Jakarta dari tempat kerja untuk perjalanan berulang dan Surat Tugas/Undangan dari instansi/perusahaan tempat bekerja di Jakarta.

Selain itu dibutuhkan surat jaminan bermeterai dari keluarga atau tempat kerja yang berada di Provinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh Ketua RT setempat untuk perjalanan sekali, dan surat keterangan domisili tempat tinggal dari kelurahan di Jakarta untuk pemohon dengan alasan darurat.

“Kami atas nama Pemerintah harus bersama-sama memberikan arahan kepada masyarakat kalau mereka belum melengkapi persyaratan. Kalau sudah lengkap persyaratannya baru boleh masuk lagi,” kata Budi.

Sejauh ini, Budi mengatakan lalu lintas usai hari Lebaran sejak tadi malam masih cendering landai. Sempat ada antrean pada pagi hari diduga lantaran ada masyarakat yang melakukan perjalanan jarak pendek dari Bandung untuk kembali kerja di Jakarta.

"Untuk arus balik saya kira masyarakat sudah banyak yang tahu kalau sekarang ada banyak persyaratan yang harus dilengkapi untuk kembali. Jadi kita sedang antisipasi, hari ini sekitar pukul 14.00 WIB tadi dari arah Cikampek juga saya pantau jalanan masih sepi,” kata Budi.






Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

6 jam lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Naik, Gapasdap: Kami Masih Tunggu Data Lengkapnya

Gapasdap menyatakan belum bisa menyikapi kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang diumumkan oleh Kemenhub sampai mendapat data lengkapnya.


Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

7 jam lalu

Kemenhub Umumkan Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi

Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan ditandatangani pada 28 September 2022.


Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

13 jam lalu

Operator Kapal Berharap Tarif Angkutan Penyeberangan Naik Pekan Ini

Gapasdap berharap dalam tiga hari ke depan atau pada Jumat, 30 September 2022, ketentuan baru tarif angkutan penyeberangan sudah bisa berlaku.


Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

14 jam lalu

Ini Hasil Pertemuan Kemenhub dengan Operator Kapal Soal Tarif Angkutan Penyeberangan

Khoiri Soetomo membeberkan hasil pertemuan Gapasdap dengan Kemenhub.


Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

1 hari lalu

Kemenhub Sebut Belum Terima Laporan Aplikator Nakal, Driver Ojol: Kami Sudah 2 Kali Kirim

SPAI dan perwakilan pengemudi ojol terakhir kali mengantarkan surat ke Kantor Kemenhub pada 19 September 2022.


Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

2 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik untuk Tahan Inflasi, Ini Kata Operator

Ekonom menilai pemerintah memiliki pertimbangan besar untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan karena ingin menahan laju inflasi.


Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

2 hari lalu

Besok, Kemenhub Panggil Operator Kapal untuk Bahas Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Pemerintah berencana mengerek tarif angkutan penyeberangan rata-rata sebesar 11,79 persen per golongan.


Pengunjung Mal di Solo Naik Signifikan, Okupansi Tenant 100 Persen

3 hari lalu

Pengunjung Mal di Solo Naik Signifikan, Okupansi Tenant 100 Persen

Jumlah pengunjung di beberapa mal di Kota Solo meningkat signifikan seiring melandainya kasus Covid-19. Okupansi tenant turut naik.


Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

4 hari lalu

Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

Wicaksono Sarosa mengatakan mobilitas di IKN berorientasi dan memprioritaskan pada manusia serta pejalan kaki.


Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

4 hari lalu

Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

Pengusah kapal penyeberangan mengklaim tak sanggup lagi membeli bahan bakar minyak (BBM) yang telah naik sekitar 32 persen.