Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indef Sebut Pelonggaran PSBB Karena Desakan Pengusaha

image-gnews
Sebanyak 108 orang pelanggar PSBB diberi sanksi membersihkan trotoar di sepanjang Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, 17 Mei 2020. Dok Humas Pemkot Jakut
Sebanyak 108 orang pelanggar PSBB diberi sanksi membersihkan trotoar di sepanjang Danau Sunter Selatan, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, 17 Mei 2020. Dok Humas Pemkot Jakut
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Tallatov memperkirakan salah satu pertimbangan pemerintah merencanakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah dunia usaha. Terlebih, kata dia, dunia usaha diperkirakan hanya tahan 4-5 bulan saja pada kondisi saat ini.

Dengan situasi tersebut, Abra mengatakan muncul dorongan dari dunia usaha, misalnya Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia agar pemerintah melonggarkan bahkan membuka PSBB. Apalagi, dorongan itu dibarengi dengan prediksi akan adanya lonjakan pengangguran apabila pembatasan tidak segera dilonggarkan.

"Pengangguran lonjakannya bisa sangat besar serta punya risiko kepada stabilitas sosial dan politik. Itu yang mungkin jadi pertimbangan pemerintah kenapa suara-suara itu menjadi rasionalisasi pemerintah untuk melakukan pelonggaran," ujar Abra dalam konferensi video, Senin, 18 Mei 2020.

Padahal, kata dia, saat ini perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan adanya penurunan. Meskipun, beberapa pejabat mengklaim adanya penurunan dalam penyebaran penyakit tersebut.

Pada Ahad, 17 Mei 2020, pemerintah mengumumkan 489 kasus baru Covid-19. Dengan tambahan kasus tersebut, jumlah total infeksi virus Corona di Indonesia adalah sebanyak 17.514 kasus dengan 4.129 pasien sembuh dan 1.148 orang meninggal dunia.

Kasus-kasus tersebut tersebar di 34 provinsi dan 387 kabupaten/kota di Indonesia. Adapun jumlah ODP yang dikonfirmasi adalah sebanyak 270.876 orang dan PDP 35.800 orang.

Kendati demikian, Abra melihat pemerintah juga mempertimbangkan adanya imbas kepada APBN apabila angka pengangguran melejit. Pasalnya, dengan kondisi saat ini saja pemerintah sudah merogoh kocek dalam hingga menyebabkan defisit anggaran melebar ke 5 persen PDB untuk bisa menyalurkan bantuan sosial.

Sebelumnya, usulan pelonggaran PSBB muncul salah satunya dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ia mengatakan pelonggaran dibutuhkan agar dunia usaha tidak semakin tertekan di tengah pandemi. Dengan begitu, pengusaha tak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan merumahkan karyawan. 

"Kami usul PSBB dilonggarkan saja, tapi protokol kesehatan kita optimalkan. Pemerintah agar konsentrasi hanya ke fasilitas kesehatan saja dan memberikan fasilitas rapid test ke perusahaan," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani, Senin, 11 Mei 2020.

Hariyadi menjelaskan, tekanan besar bagi dunia usaha sudah tidak bisa lagi ditahan. Namun, di sisi lain, sudah tidak ada yang bisa dilakukan untuk membantu dunia usaha di saat seperti ini. Stimulus yang digelontorkan pemerintah, menurut Hariyadi, tidak berdampak besar bagi dunia usaha. 

Pemerintah mulai mempertimbangkan pemberlakuan pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB diawali dari sektor transportasi khususnya di sektor penerbangan. Hal tersebut menyikapi kondisi terkini status perkembangan Covid-19 di Indonesia yang diklaim sudah melandai.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan bahwa pengurangan pembatasan sosial tidak dapat diartikan sebagai sebuah pelonggaran. Aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan, bahkan diperketat.

"Pengurangan pembatasan di bidang perjalanan, salah satu aspek yang diujicobakan. Ini jadi taruhan apakah nanti kita akan lakukan untuk di sektor-sektor yang lain," ujarnya, Senin, 18 Mei 2020.

CAESAR AKBAR | BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kadin dan Komisi Informasi Berkomitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Bisnis

5 hari lalu

Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia (tengah). Dok. Kadin
Kadin dan Komisi Informasi Berkomitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Bisnis

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Komisi Informasi (KI) Pusat RI teken MoU keterbukaan informasi bisnis.


Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

7 hari lalu

Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (persero), Muhammad Kuncoro Wibowo, menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Kamis, 11 Januari 2024. Muhammad Kuncoro Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman pidana penjara 6 tahun terhadap Kuncoro Wibowo, terdakwa korupsi bansos Covid-19.


Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

7 hari lalu

Mantan Pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Rizieq Shihab saat mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 47 di RT01/RW04, Jalan Petamburan IV, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februarai 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Eks Pimpinan FPI Rizieq Shihab Bebas Murni, Berikut Sederet Kontroversinya

Pendiri sekaligus mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab alias Habib Rizieq akhirnya bebas murni per hari ini, Senin, 10 Juni 2024, setelah sejak Juli 2022 lalu berstatus bebas bersyarat. Berikut daftar Kontroversinya.


Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

7 hari lalu

Rizieq Shihab menunjukkan surat bebasnya setelah dinyatakan bebas bersyarat hari ini, Rabu, 20 Juli 2022. Foto: Dokumentasi Ditjen PAS Kementrian Hukum dan HAM
Hari Ini Rizieq Shihab Eks Pemimpin FPI Bebas Murni, Apa Kasusnya?

Eks pimpinan FPI Rizieq Shihab resmi bebas murni mulai hari ini, Senin, 10 Juni 2024, sejak bebas bersyarat pada 20 Juli 2022 lalu. Apa kasusnya?


Soal UU KIA, Ketua Kadin: Kita dapat Ciptakan Generasi Lebih Sehat, Cerdas, dan Produktif

10 hari lalu

Ketua Kadin terpilih Arsjad Rasjid memberikan sambutan usai ditetapkan diri sebagai Ketua Umum Kadin terpilih periode 2021-2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 1 Juli 2021. Arsjad Rasjid resmi menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat pada Munas VIII di Kendari sedangkan Anindya Bakrie yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai ketua umum dipilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. ANTARA FOTO/Jojon
Soal UU KIA, Ketua Kadin: Kita dapat Ciptakan Generasi Lebih Sehat, Cerdas, dan Produktif

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid merespons pro dan kontra Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Pasal dalam aturan itu mengatur soal seribu hari pertama.


Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Pengamat Ekonomi: Ini Sinyal Buruk

11 hari lalu

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono (kanan) dan Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe (kiri) saat wawancara dengan Tempo di Palmerah, Jakarta, Senin 21 Maret 2022. Tempo/Tony Hartawan
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Mundur, Pengamat Ekonomi: Ini Sinyal Buruk

Beberapa pengamat ekonomi dari berbagai lembaga beri tanggapan terhadap mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe.


Ekonom Indef Minta Prabowo Evaluasi Pembangunan IKN, Ini Alasannya

12 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan seorang panglima suku Dayak menghadiri pertemuan Tentara Merah TBBR di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 29 November 2022. Presiden meminta dukungan masyarakat Dayak untuk pembangunan ibu kota baru, Nusantara , di Kalimantan Timur. (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/wsj)
Ekonom Indef Minta Prabowo Evaluasi Pembangunan IKN, Ini Alasannya

Ekonom Indef berpendapat pembangunan IKN bila tidak dieksekusi dengan tepat justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.


Anggota DPR Ini Harapkan Kepala Otorita IKN Definitif Ditetapkan Segera, Apa Alasannya?

13 hari lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Anggota DPR Ini Harapkan Kepala Otorita IKN Definitif Ditetapkan Segera, Apa Alasannya?

Kepala Otorita IKN definitif belum ditentukan usai Bambang Susantono mengundurkan diri pada Senin kemarin, 3 Juni 2024.


Jokowi Wajibkan Tapera, Kadin: Bagus, tapi Tak Semua Perusahaan Kuat Menanggungnya

18 hari lalu

Pengunjung melihat maket perumahan pada pameran Indonesia Properti Expo 2022 di JCC, Jakarta, Ahad, 20 November 2022. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melihat pameran Indonesia Property Expo (IPEX) 2022 dapat menjadi peluang untuk mendorong perekonomian sekaligus mengentaskan backlog atau kekurangan perumahan yang masih tinggi, yakni 12,75 juta unit. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Jokowi Wajibkan Tapera, Kadin: Bagus, tapi Tak Semua Perusahaan Kuat Menanggungnya

Keputusan Presiden Jokowi untuk mewajibkan seluruh pekerja ikut Tapera, dinilai Kadin baik tapi tak semua perusahaan siap secara finansial


Kasus Covid-19 di Singapura Naik 90 Persen, Warga Ditawarkan Vaksinasi Gratis

19 hari lalu

Penumpang pesawat maskapai penerbangan Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ938 dari Singapura tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Rabu 16 Februari 2022. Bandara Bali kembali melayani penerbangan reguler perdana rute Singapura-Bali-Singapura oleh maskapai Singapore Airlines, usai dibukanya kembali pintu masuk internasional di bandara tersebut setelah sempat ditutup akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Kasus Covid-19 di Singapura Naik 90 Persen, Warga Ditawarkan Vaksinasi Gratis

Kasus Covid-19 di Singapura melonjak tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah menggenjot vaksinasi ke warganya.