Survei: 90 Persen Ekonom Setuju Pengabaian PSBB Perburuk Ekonomi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana lengang jalan Sudirman di Jakarta, Kamis 2 April 2020. Baru-baru ini kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah disahkan Presiden Joko Widodo untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Selain Pembatasan Sosial Berskala Besar, Presiden Jokowi juga memberikan opsi darurat sipil dalam siaran persnya. Tempo/Tony Hartawan

    Suasana lengang jalan Sudirman di Jakarta, Kamis 2 April 2020. Baru-baru ini kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah disahkan Presiden Joko Widodo untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Selain Pembatasan Sosial Berskala Besar, Presiden Jokowi juga memberikan opsi darurat sipil dalam siaran persnya. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Survei yang disupervisi oleh Indonesia Regional Science Association menyimpulkan mayoritas ekonom setuju penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina kesehatan, atau karantina wilayah perlu diambil untuk menangani pandemi virus corona Covid-19. 

    “Lebih dari 90 persen responden menyetujui atau sangat menyetujui pendapat bahwa dampak ekonomi akan lebih buruk jika kita mengabaikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Karantina Kesehatan (KK) atau Karantina Wilayah (KW), pada saat pandemi,” kata Ekonom UC Davis, Rizki Nauli Siregar yang ikut menyusun survei tersebut, Kamis 4 April 2020.

    Rizki menjelaskan, ada 145 responden yang terlibat dalam survei ini. Para responden dan adalah ekonom dengan berbagai macam latar belakang keilmuan, mulai dari studi pembangunan, kebijakan publik, dan mayoritas ada ilmu ekonomi itu sendiri.

    Rizki bersama-sama dengan ekonom lain menyusun survei ini, guna memberikan pertimbangan apakah kebijakan PSBB, KK atau KW tetap perlu dilaksanakan. Kemudian melalui survei ini juga, bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang perlu diambil pemerintahan pusat dan daerah seandainya pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.

    Kemudian, 92 persen responden setuju dan sangat setuju terkait langkah optimal yang perlu diprioritaskan soal penguatan sektor kesehatan, mulai dari realokasi anggaran pemerintah pusat dan daerah bagi sektor kesehatan, lalu pemberian insentif untuk jasa dan industri alat kesehatan, dan kelonggaran aturan impor bagi bahan produksi alat medis.

    Survei itu juga menjelaskan apabila pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan karantina wilayah, maka yang harus disiapkan adalah jaring perlindungan sosial meliputi dari bantuan langsung tunai, bantuan bahan pangan, subsidi listrik, penyediaan logistik bahan pokok, insentif pajak hingga relaksasi kredit, baik untuk sektor rumah tangga dan sektor bisnis.

    EKO WAHYUDI ! ANDI IBNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.