Pelarangan Mudik Belum Diketok, Kemenhub Siapkan Skenario Sementara

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mobil untuk mudik. dok.TEMPO

    Ilustrasi mobil untuk mudik. dok.TEMPO

    TEMPO.CO Jakarta - Sembari menunggu keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal opsi larangan mudik 2020, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan skenario sementara untuk mengantisipasi penyebaran virus corona melalui angkutan-angkutan umum.

    Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan pihaknya akan memperketat protokol keamanan transportasi publik untuk semua moda, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. "Pertama, kami lakukan penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana transportasi publik secara berkala," kata Adita dalam keterangannya, Senin petang, 30 Maret 2020.

    Adita selanjutnya memastikan bahwa seluruh titik, baik di terminal, stasiun, bandara, maupun dalam angkutan harus disediakan sanitizer. Selanjutnya, penumpang yang akan masuk ke dalam armada mesti lolos pengukuran suhu dari petugas.

    Seumpama ada penumpang yang menderita sakit flu atau batuk, petugas diminta untuk segera memberikan masker. Adita mengimbuhkan, pihaknya juga bakal melakukan pengaturan tempat duduk bagi penumpang yang berada di area transportasi massal. Pengaturan ini sejalan dengan kampanye physical distancing yang diserukan pemerintah untuk menekan penularan virus.

    Meski pengamanan telah diperketat, ia memastikan kementeriannya akan tetap menggalakkan gerakan tidak mudik dan tidak piknik. Kampanye ini menyusul adanya fenomena sejumlah perantau di Jabodetabek yang melakukan mudik lebih awal dan menyebabkan jumlah orang dalam pengawasan (ODP) di daerah meningkat.

    Di sisi lain, Adita menjelaskan, saat ini Kementerian Perhubungan tidak menutup transportasi bagi kebutuhan logistik. "Akan tetap diselenggarakan seperti biasa, tidak ada skenario pelarangan atau pembatasan," tuturnya.

    Sebelumnya, berdasarkan hasil Rapat Terbatas tentang Antisipasi Mudik Lebaran 2020 yang dipimpin Presiden Jokowi, pemerintah masih akan melakukan kajian dampak ekonomi jika larangan mudik diberlakukan secara resmi. Keputusan itu akan diumumkan dalam dua hari mendatang.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.