Dampak Corona, Sri Mulyani Berikan 4 Insentif Pajak

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam acara penghargaan wajib pajak kepada sejumlah pengusaha di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018. Melalui program Amnesti Pajak, Sri Mulyani juga dianggap berhasil meningkatkan kepatuhan pajak. TEMPO/Tony Hartawan

    Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam acara penghargaan wajib pajak kepada sejumlah pengusaha di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 13 Maret 2018. Melalui program Amnesti Pajak, Sri Mulyani juga dianggap berhasil meningkatkan kepatuhan pajak. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan empat insentif pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak virus corona Covid-19. Keempat insentif tersebut terkait dengan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari mengatakan,  ketentuan insentif tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020. "Itu berlaku mulai 1 April 2020," kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis 26 Maret 2020.

    PPh Pasal 21
    Adapun insentif PPh Pasal 21 akan diberikan kepada para pemberi kerja dari klasifikasi 440 lapangan usaha yang  merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Melalui insentif ini, pemerintah akan menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 200 juta dalam setahun.

    Untuk mendapatkan insentif ini, pemberi kerja dapat menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 kepada Kepala KPP terdaftar. Insentif pemerintah ini akan diberikan sejak Masa Pajak April 2020 hingga September 2020.

    PPh Pasal 22 Impor
    Kedua insentif PPh Pasal 22 Impor, hal itu biasanya dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. "Wajib pajak yang dapat dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang sesuai dengan kode klasifikasi dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE," kata Rahayu.

    Kemudian, untuk Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 harus diajukan oleh wajib pajak secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP pusat terdaftar. "Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020," ucapnya.

    PPh Pasal 25
    Ketiga, pemerintah memberikan insentif pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang seharusnya terutang. Rahayu menjelaskan, pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

    "Jika WP memenuhi kriteria insentif tersebut, maka pengurangan besarnya angsuran akan berlaku sampai dengan Masa Pajak September 2020," tuturnya.

    PPN
    Terakhir, insentif PPN bagi wajib pajak yang memiliki klasifikasi lapangan usaha dan telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE.  Selain itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini adalah wajib pajak yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak Rp 5 miliar.

    "Dengan syarat ini, WP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah. Jika PKP tersebut memenuhi syarat, maka Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan berlaku untuk Masa Pajak sejak PMK 23 diundangkan sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020," tutur Rahayu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Resep Mudah Membuat Disinfektan Saat Wabah Virus Corona

    Ketika wabah virus corona merebak, cairan disinfektan kian diminati masyarakat. Bila kehabisan, ada cara alternatif membuat cairan anti kuman itu.