Pengusaha Minta Insentif Tarif Listrik, Erick Thohir: Tunggu

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri BUMN, Erick Thohir Ajak Masyarakat Ikut Berkomitmen Hadapi Virus Corona.

    Menteri BUMN, Erick Thohir Ajak Masyarakat Ikut Berkomitmen Hadapi Virus Corona.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir merespons permintaaan pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) yang memohon pemerintah melonggarkan biaya listrik selama masa tanggap darurat virus corona. Menurut dia, kewenangan pemberian insentif itu berada di tangan Kementerian Keuangan.

    "Kita tidak bisa parsial. Kalau untuk keringanan listrik, telepon, tunggu kebijakan," ujar Erick dalam telekonferensi pada Selasa, 24 Maret 2020.

    Erick mengakui situasi yang terjadi kini merupakan kondisi yang berat bagi pengusaha TPT. Musababnya, di samping produksi tersendat karena pasokan bahan baku tiris, demand atau permintaan pasar juga menurun.

    Meski demikian, Erick menjamin untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, pemerintah telah meminta perbankan-perbankan pelat merah untuk menurunkan suku bunga. "Sudah ada skema-skemanya untuk industri yang terdampak," tuturnya.

    Permintaan keringanan kelonggaran pembayaran listrik itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jemmy Kartiwa Kelonggaran itu, tuturnya, dapat berupa penundaan pembayaran tarif listrik selama enam bulan ke depan dengan cicilan berupa giro mundur 12 bulan.

    "Selain itu juga pemberian diskon tarif beban idle untuk pukul 22.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB sebesar 50 persen," ujar Jemmy.

    Ia juga meminta pemerintah mempercepat penurunan harga gas ke US$ 6 per MMBTU mulai April 2020. Kelonggaran juga diharapkan muncul dari sektor industri berupa perlindungan tarif untuk pakaian jadi, hingga sektor lingkungan berupa pencabutan peraturan fly ash, bottom ash, dan limbah B3 yang di negara lain tidak dikategorikan sebagai limbah berbahaya dan justru dipergunakan untuk bahan baku batako dan lapisan jalan.

    Jemmy mengatakan rekomendasi kelonggaran itu diusulkan agar industri bisa mempertahankan operasionalnya dan menghindari gelombang pemutusan hubungan kerja. Sebab, berdasarkan data API, kinerja industri TPT dalam sepuluh hari terakhir mengalami jungkir balik dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya.

    "Permintaan mulai menurun tajam dan sejumlah komitmen permintaan pun ada yang ditunda bahkan dibatalkan," tuturnya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.