AS Memasukkan RI Jadi Negara Maju, Indef Sebutkan Resiko untuk RI

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adinegara memperkirakan sektor industri makanan dan minuman tumbuh di atas 10 persen tahun depan. Sektor ini akan terdorong belanja politik hingga 2019 mendatang. TEMPO/Tony Hartawan

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adinegara memperkirakan sektor industri makanan dan minuman tumbuh di atas 10 persen tahun depan. Sektor ini akan terdorong belanja politik hingga 2019 mendatang. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat lewat Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang dan memasukkan sebagai negara maju. Menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, pengaruh besar untuk Indonesia adalah dikeluarkannya Indonesia sebagai negara penerima fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP.

    Dia melihat selama ini banyak pelaku usaha menikmati fasilitas bea masuk yang rendah untuk ekspor tujuan AS melalui GSP. "GSP ini diberikan pada negara berkembang dan miskin, kalau Indonesia tidak masuk GSP lagi kita akan kehilangan daya saing pada ribuan jenis produk," kata Bhima saat dihubungi, Sabtu, 22 Februari 2020.

    Bhima memperkirakan ekspor ke pasar AS terancam menurun khususnya sektor tekstil dan pakaian jadi. Ujungnya, kata dia, akan memperlebar defisit neraca dagang setelah sebelumnya pada Januari 2020 defisit mencapai US$ 864 juta.

    Dia mencatat dari Januari hingga November 2019 ada US$ 2,5 miliar nilai ekspor Indonesia dari pos tarif GSP. Jika tidak masuk GSP, harga akan lebih mahal karena bea masuknya dikenakan normal.

    "Daya saing di pasar internasional akan turun. Konsumen di AS akan beralih ke produk dari negara penerima GSP," kata dia.

    Menurut dia, ada total 3.572 produk Indonesia yang dapet GSP. Namun, kata dia, share ekspor tekstil apparel Indonesia ke AS lumayan besar.

    Adapun kebijakan itu pemerintah Donald Trump itu dilakukan memang untuk mengurangi jumlah negara-negara yang selama ini dianggap mendapatkan perlakuan istimewa.

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.