Erick Thohir Cari Deputi Baru, Tugasnya Benahi SDM di BUMN

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunjukkan gambar rencana pengembangan Pelabuhan Benoa, Jumat, 14 Februari 2020. Nilai investasi pengembangan Pelabuhan Benoa Rp 5,3 triliun. TEMPO/ Made Argawa

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunjukkan gambar rencana pengembangan Pelabuhan Benoa, Jumat, 14 Februari 2020. Nilai investasi pengembangan Pelabuhan Benoa Rp 5,3 triliun. TEMPO/ Made Argawa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang memproses sejumlah nama yang akan menempati deputi sumber daya manusia (SDM). "Ada deputi baru untuk SDM, saat ini sedang proses, (targetnya) Maret, sudah ada banyak yang daftar," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.

    Menurut dia, posisi SDM cukup vital dalam upaya membenahi BUMN ke depan. Kementerian BUMN nantinya akan membangun "talent pool" atau wadah pencarian calon pegawai yang memiliki kompetensi, sehingga para pegawai di BUMN merupakan orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan integritas dan kompetensinya. "Nanti ada sistem 'talent pool', jadi di hampir semua BUMN punya sistem talent pool," ucap Arya.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir resmi melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (setingkat Eselon I) di Lingkungan Kementerian BUMN yaitu Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Carlo Brix Tewu.

    Selanjutnya, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nawal Nely Partner serta Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting.

    Erick Thohir menegaskan bahwa pengelolaan BUMN tidak mungkin dijalankan sendiri-sendiri tanpa koordinasi sehingga kerja sama tim menjadi salah satu kunci bagi pengelolaan 142 BUMN yang memiliki aset Rp 8.200 triliun ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.