TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kemarin membuka akses informasi perseroan kepada publik. Lewat akun Twitternya, Ahok mengajak publik berpartisipasi aktif mengawasi BUMN ini dengan memantau langsung data-data yang tersedia di situs resminya.
Menanggapi hal ini, Managing Director The Management Institute Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai positif langkah Ahok. Menurut dia, hal ini memang bagian dari fungsi komisaris meskipun lazimnya dilakukan oleh Direksi.
"Ya normalnya pengumuman semacam ini disampaikan oleh BoD atau eksekutif, karena masuk domain operasional," kata Toto saat dihubungi, Jumat, 14 Februari 2020.
Ia menuturkan, jika hal seperti ini dilakukan oleh Ahok yang sudah menjadi Komisaris Utama mungkin ingin menyampaikan bahwa perbaikan good corporate governance sedang dijalankan. "Itu sebagian adalah fungsi pengawasan dari dewan komisaris," ucapnya.
Toto mengakui belum bisa menilai apa yang dilakukan Ahok dengan membuka data pengadaan perseroan kepada publik bisa efektif dalam memberantas mafia migas. Tetapi ia setuju, hal seperti ini memang harus kita manfaatkan bersama guna memantau BUMN migas tersebut.
"Kita cek saja dalam 2-3 bulan ke depan apakah vendoor Pertamina di bidang itu masih sama atau berubah? Ini mungkin bisa jadi salah satu indikator," tuturnya.
Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengumumkan adanya gebrakan transparansi data Pertamina melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu, 12 Februari 2020. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menulis, publik mulai kini dapat mengakses informasi Pertamina melalui laman www.pertamina.com.
"Mulai hari ini, akses informasi operasional PT Pertamina terkait pengadaan crude (minyak mentah), LPG, dan BBM termasuk status kapal charter sudah dapat diakses melalui website resmi perseroan," kata Ahok melalui akun Twitter-nya, @basuki_btp, Rabu.
Ahok menjelaskan tujuan perseroannya membuka akses data operasional kepada publik melalui situs resmi. Menurut dia, kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan transparansi perusahaan.
"Kami harap website (situs) Pertamina menjadi lebih informatif dan transparan," ujar Ahok dalam pesan pendek kepada Tempo, Kamis, 13 Februari 2020.
Namun, Ahok enggan menjelaskan lebih jauh teknis pembukaan informasi data di situs Pertamina itu. Menurut dia, wewenang terhadap kebijakan strategis perseroan menjadi tanggung jawab jajaran direksi. "Aku cuma bantu dirut (direktur utama)," Ahok mengimbuhkan.
EKO WAHYUDI l FRANCISCA CHRISTY ROSANA
