TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai publik semestinya menangkap positif maksud dari tulisan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY tentang gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.
"Kenapa selalu Pak SBY disebut baper (terbawa perasaan)? Padahal kalau melihat substansi yang dituangkan dalam artikel itu bisa ditangkap secara positif," ujar Herman di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Ahad, 2 Februari 2020.
Ia mengatakan SBY adalah orang dengan pengalaman panjang, salah satunya melewati masa krisis ekonomi dan ada empat Panitia Khusus di eranya. "Beliau menuliskan secara baik dalam sebuah artikel, supaya kalau kemudian ramai keinginan Pansus, bisa menyasar substansi bukan target-targetan."
Menurut Herman, seluruh industri jasa keuangan terkena dampak resesi global pada 1998, tak terkecuali Jiwasraya. Namun kemudian, saat UU BPK terbit pada 2006 dan uji petik dilakukan, diketahui bahwa Jiwasraya belum melakukan perbaikan sejak krisis lalu. Tapi, ia mengatakan perbaikan terjadi pada 2010, sehingga 2011-2012 untung. Barulah di 2013 ada produk anyar JS Saving Plan.
"Terkait window dressing, hampir semua BUMN dalam 5 tahun terakhir revaluasi aset, bukan cuma jasa keuangan, semua aset dihitung kembali. Apakah ada window dressing, silakan audit investigasi," tutur Herman. Ia justru menduga persoalan window dressing yang melilit perseroan baru benar-benar terjadi di 2016-2017 lalu.
Karena itu, Herman mengatakan SBY akhirnya menulis pandangannya karena melihat permasalahan ini besar, bukan hanya koorporasi. Persoalan ini juga menyebabkan gagal bayar belasan triliun rupiah kepada jutaan nasabah. Hal serupa juga diduga terjadi pad perusahaan lain, Asabri.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya
-
Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014
-
Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY
-
Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo
-
KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya
1 jam lalu
Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
5 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014
6 jam lalu
Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.
Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY
6 jam lalu
Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.
Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo
8 jam lalu
Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.
KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar
10 jam lalu
KPU membantah gugatan Partai Demokrat pada perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam sidang sengketa Pileg
Sepakat dengan Luhut, Demokrat Tak Ingin 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo
11 jam lalu
Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden terpilih Prabowo untuk tidak membawa orang toxic ke kabinetnya.
Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY
14 jam lalu
Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.
Erick Thohir Integrasikan Sektor Pupuk dan Pangan dalam Cetak Biru BUMN
16 jam lalu
Menteri BUMN, Erick Thohir menyiapkan rancangan cetak biru BUMN hingga 2034 Mencakup rencana integrasi sektor pupuk dan pangan
Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo
17 jam lalu
Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.