DPR Akan Minta Pakar Jelaskan Kasus Gagal Bayar Jiwasraya

Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Padang - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat hari ini akan meminta keterangan sejumlah pakar asuransi dan investasi saham terkait dengan persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). "Mulai dari pakar asuransi, investasi saham, hingga asuransi lainnya," kata anggota Komisi VI Andre Rosiade di Padang, Ahad pekan lalu, 26 Januari 2020.

Andre menjelaskan, anggota parlemen akan bertanya pada para pakar untuk mencari tahu bagaimana pengelolaan perusahaan asuransi dengan baik, cara mengelola investasi baik saham, maupun dana reksa.

Dalam situs DPR disebutkan rapat dengar pendapat umum Komisi VI DPR dengan pakar dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB hari ini. Dalam pengumumannya disebutkan rapat tersebut diadakan untuk mendapatkan masukan terkait penjelasan pengelolaan perusahaan asuransi.

Keesokan harinya, yakni Rabu tanggal 29 Januari 2020, Panitia Kerja Komisi VI berencana memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan direksi Jiwasraya. "Dari Menteri BUMN hingga direksi akan ditanya apa yang akan mereka lakukan ke depannya, termasuk bagaimana menyelamatkan uang nasabah," kata Andre.

Hal ini didasari pada hasil rapat 16 Desember 2019 lalu. Andre menyebutkan, saat itu pihak Jiwasraya berjanji penggantian uang ke nasabah akan dilakukan pada bulan Maret 2020. "Itu yang akan ditagih," katanya.

Setelah itu, DPR akan mencari tahu apa rencana yang akan dilakukan untuk menyelamatkan Jiwasraya ke depan, bagaimana proses investor yang ingin masuk, dan lainnya. Panja Jiwasraya Komisi VI akan bekerja keras untuk mengupayakan uang nasabah serta memastikan ada perubahan di perusahaan milik negara tersebut.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY baru-baru ini menyebutkan kasus gagal bayar yang menimpa Jiwasraya terjadi karena pemerintah terlambat menjalankan kewajibannya untuk membentuk lembaga penjamin polis tersebut.

"Kalau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang saya tanda tangani pada bulan Oktober 2014 dulu diindahkan dan dilaksanakan, maka paling lambat bulan Oktober 2017 kita sudah punya Lembaga Penjamin Polis," kata SBY dalam keterangan tertulis Senin, 27 Januari 2020.

Namun, menurut SBY yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat ini, dalam suasana seperti sekarang tak perlu menyalahkan pemerintah secara berlebihan. Ia juga menilai tak baik mengambil keuntungan politik ketika orang lain sedang susah.

"Tak ada pahalanya. Yang penting, pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang dan membentuk Lembaga Penjamin Polis tersebut," ujar SBY.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan status tersangka terhadap lima orang dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya. Kelimanya adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat.

Berikutnya, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

ANTARA | HENDARTYO HANGGI






Gernas Bangga Buatan Indonesia untuk UMKM Kalbar Go Global

1 jam lalu

Gernas Bangga Buatan Indonesia untuk UMKM Kalbar Go Global

Menggandeng BNI dan tujuh Rumah BUMN untuk bisa melakukan pelatihan dan pendampingan pengusaha UMKM


Teten Minta UMKM Tak Jalan Sendiri, Harus Ada Bantuan dari Usaha Besar dan BUMN

2 jam lalu

Teten Minta UMKM Tak Jalan Sendiri, Harus Ada Bantuan dari Usaha Besar dan BUMN

Teten berujar, pemerintah saat ini tengah mendorong UMKM bermitra dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan usaha skala besar.


BRI Konsisten Lakukan Digitalisasi Melalui BRImo

6 jam lalu

BRI Konsisten Lakukan Digitalisasi Melalui BRImo

Pertumbuhan volume transaksi di BRImo sampai dengan Oktober 2022 Rp 2.084 triliun


Erick Thohir Sebut BUMN Bakal Jadi Off Taker Pangan, Petani: Jangan Sekadar Beli

7 jam lalu

Erick Thohir Sebut BUMN Bakal Jadi Off Taker Pangan, Petani: Jangan Sekadar Beli

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan BUMN bisa mengambil peran yang lebih strategis untuk membantu petani berkembang.


Zulhas Soal Bahan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru: Stok Tersedia, Harga Stabil

23 jam lalu

Zulhas Soal Bahan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru: Stok Tersedia, Harga Stabil

Menteri Perdagangan Zulhas memastikan ketersediaan stok dan harga bahan pokok menjelang hari Natal dan Tahun Baru di pasar retail modern.


Tumbal Korban Janji Cuan Wanaartha

1 hari lalu

Tumbal Korban Janji Cuan Wanaartha

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan asuransi Wanaartha Life alias, Senin, 5 Desember 2022.


Klaim Asuransi Jasa Raharja Naik 24 Persen, Santunan Korban Meninggal Rp 2,37 T

1 hari lalu

Klaim Asuransi Jasa Raharja Naik 24 Persen, Santunan Korban Meninggal Rp 2,37 T

PT Jasa Raharja mencatat peningkatan pendapatan sebesar 8,11 persen pada kuartal III tahun 2022. Namun, beban klaim asuransi kecelakaan naik 24 persen.


Disowani Heru Budi Hartono, Imam Besar Masjid Istiqlal: Aula Boleh untuk Kegiatan Selain Politik

1 hari lalu

Disowani Heru Budi Hartono, Imam Besar Masjid Istiqlal: Aula Boleh untuk Kegiatan Selain Politik

DKI Jakarta meningkatkan sinergi dengan pengurus Masjid Istiqlal untuk pembinaan, menjaga kerukunan dan pengembangan kesejahteraan umat beragama.


4 Anak Usaha BUMN IPO Tahun Depan, Ini Porsi Saham yang Akan Dilepas ke Publik

2 hari lalu

4 Anak Usaha BUMN IPO Tahun Depan, Ini Porsi Saham yang Akan Dilepas ke Publik

Empat anak usaha perusahaan pelat merah bakal IPO pada 2023, mulai Pertamina Geothermal hingga Palm Co.


4 Anak Usaha BUMN Segera IPO pada 2023, dari PGE hingga Palm Co

2 hari lalu

4 Anak Usaha BUMN Segera IPO pada 2023, dari PGE hingga Palm Co

Akan ada empat anak usaha BUMN yang bakal melaksanakan IPO pada 2023.