Cerita Direktur TVRI Soal Panasnya Hubungan dengan Dewan Pengawas

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Arif Hidayat (tengah) bersama anggota Dewas LPP TVRI Made Ayu Dwie Mahenny (kiri), Maryuni Kabul Budiono (kedua kiri), Pamungkas Trishadiatmoko (kedua kanan), dan Supra Wimbarti (kanan) bersiap mengikuti rapat degar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020. Rapat tersebut beragenda mendengarkan kejelasan dari Dewan Pengawas TVRI terkait perkembangan penyelesaian masalah pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Arif Hidayat (tengah) bersama anggota Dewas LPP TVRI Made Ayu Dwie Mahenny (kiri), Maryuni Kabul Budiono (kedua kiri), Pamungkas Trishadiatmoko (kedua kanan), dan Supra Wimbarti (kanan) bersiap mengikuti rapat degar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020. Rapat tersebut beragenda mendengarkan kejelasan dari Dewan Pengawas TVRI terkait perkembangan penyelesaian masalah pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Tempo.Co, Jakarta - Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra menjelaskan panas dingin hubungan Dewan Pengawas dan Direksi di lembaganya. Ia mengatakan ketidakharmonisan antara Dewan Pengawas dan Direksi lembaga penyiaran pelat merah itu sudah berlangsung sejak enam bulan masa jabatan direksi.

    Persoalan itu dipicu mulai oleh beberapa hal, antara lain perdebatan soal badan layanan umum, isu satuan kerja karyawan, juga penyetopan siaran berita oleh oknum karyawan. "Hingga ada surat dari direktur utama kepada dewan pengawas yang meminta peninjauan Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata kerja hubungan Dewan Pengawas dan Direksi," ujar Apni dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.

    Dalam kesempatan itu, Apni juga mempersoalkan Dewan Pengawas yang hanya menilai kinerja Direktur Utama dan Direksi dengan predikat cukup. Padahal, menurutnya , direksi sudah bekerja sesuai dengan Key Performance Indicator alias KPI yang ditetapkan Dewas. Di samping ia mengklaim TVRI juga memperoleh beberapa capaian yang diakui secara eksternal.

    Panas dingin hubungan itu lah yang ditengarai berujung kepada terbitnya Surat Rencana Pemberhentian Direktur Utama TVRI Helmy Yahya pada 4 Desember 2019. Menurut Apni, direksi telah menyatakan bahwa rekonsiliasi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan TVRI. 

    Dengan adanya surat itu, direksi pun, menurut Apni, membantu Helmy Yahya menyiapkan pembelaan. Sebab, ia merasa keputusan yang diambil direksi bersifat kolektif kolegial alias diputuskan bersama. "Kami juga terus dalam posisi menunggu bilamana dipanggil untuk dimintai keterangan," tutur dia.

    Di dalam dokumen pembelaan Helmy Yahya pun, tutur Apni, direksi menyertakan sebuah surat yang meminta Dewan Pengawas agar melakukan musyawarah mufakat dengan direksi guna mencari solusi dari perkara itu.

    Namun, kata Apni, sejak adanya pembelaan Helmy Yahya, yakni pada 17 Desember 2019, sampai dengan surat pemberhentian sang direktur utama pada 16 Januari 2020, Dewan Pengawas sama sekali tidak meminta keterangan Helmy Yahya maupun anggota direksi lainnya.

    "Upaya persuasif kami gagal, karena meski masih memiliki waktu untuk menyampaikan keputusan akhir pada 17 Februari 2020, akhirnya Dewas TVRI menyampaikan surat pemberhentian dengan hormat Dirut TVRI Bapak Helmy Yahya," tutur Apni.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara