Lelang Surat Utang Negara Diserbu, Penawaran Tembus Rp 94 Triliun

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembina upacara pada peringatan ke-73 Hari Oeang di kompleks Kementerian Keuangan, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembina upacara pada peringatan ke-73 Hari Oeang di kompleks Kementerian Keuangan, Rabu, 30 Oktober 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp 20 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Total penawaran yang masuk menembus rekor di awal tahun yaitu Rp 94,97 triliun.

    Siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020 menyatakan lelang tersebut mendekati target maksimal yang ditetapkan yaitu Rp 22,5 triliun.

    Untuk seri SPN03200422, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 1,5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 3,94 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 22 April 2020 ini mencapai Rp 21,99 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 3,9 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 4,49 persen.

    Untuk seri SPN12210108, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 1,5 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 4,19333 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 8 Januari 2021 ini mencapai Rp 21,49 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon diskonto ini mencapai 4,15 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 4,56 persen.

    Untuk seri FR0081, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp5,55 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,03855 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2025 ini mencapai Rp 16,64 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 6,5 persen ini mencapai 6,00 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,16 persen.

    Untuk seri FR0082, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 4,2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,78497 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 September 2030 ini mencapai Rp 17,22 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,0 persen ini mencapai 6,77 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 6,88 persen.

    Untuk seri FR0080, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 2,2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,30625 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Juni 2035 ini mencapai Rp5,4 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,5 persen ini mencapai 7,25 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,5 persen.

    Untuk seri FR0083, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 2,25 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,38714 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 April 2040 ini mencapai Rp 6,91 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,5 persen ini mencapai 7,38 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,48 persen.

    Untuk seri FR0076, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp 2,8 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,58645 persen. Penawaran untuk obligasi yang jatuh tempo pada 15 Mei 2048 ini mencapai Rp5,3 triliun.

    Imbal hasil terendah yang masuk bagi seri obligasi yang mempunyai tingkat kupon 7,375 persen ini mencapai 7,55 persen dan imbal hasil tertinggi yang masuk sebesar 7,85 persen.

    Sebelumnya dalam lelang tujuh seri surat utang negara pada awal tahun, Selasa, 7 Januari 2020, pemerintah juga menyerap dana sebesar Rp 20 triliun dari penawaran masuk mencapai Rp 81,54 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.