Luhut: Investasi Cina USD 25 Miliar di RI Tak Dijamin Pemerintah

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritima, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritima, Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memastikan tidak ada investasi Cina dalam lima tahun terakhir yang dijamin oleh pemerintah Indonesia. Seluruh investasi dan proyek dari Cina, kata dia, dijalankan secara Business-to-Business (B2B), bukan Government-to-Government (G2G).

    "Karena kami ingin menjaga Debt to GDP Ratio di bawah 3 persen," kata Luhut dalam acara Investor Forum oleh Standard Chartered Bank di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Saat ini, kata dia, ada investasi Cina sekitar US$ 25 miliar yang berjalan dalam skema B2B ini.

    Pernyataan ini disampaikan Luhut merespons banyaknya kritikan yang menyebut Pemerintah Presiden Joko Widodo memberi keistimewaan bagi investor Cina. Luhut lalu curhat karena ia sering kena bully atau perundungan karena dianggap lebih berpihak ke Cina.

    Padahal Luhut menegaskan pemerintah tidak hanya membangun hubungan baik dengan Cina, tapi juga dengan negara lain yang ingin berinvestasi di Indonesia. "Siapa pun mereka, sepanjang ikut kriteria kami," kata dia.

    Lebih lanjut, Luhut menjelaskan pemerintah tak ingin menggunakan skema G2G, karena hanya akan membuat uang mengalir ke Cina. Sebab, Cina langsung memberikan utang ke pemerintah Indonesia untuk membangun proyek tertentu.

    Tapi lewat skema B2B, pemerintah Cina yang akan memberikan pinjaman kepada perusahaan atau perbankan mereka. Sehingga, skema ini tidak akan mempengaruhi posisi utang luar negeri Indonesia.

    Dalam catatan Tempo, skema ini sudah berjalan di proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung, yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC). Direktur Utama PT KCIC  Hanggoro Budi Wiryawan pun pernah  menyatakan skema B2B pada proyek ini merupakan penugasan dari pemerintah.

    "Pemerintah tidak ingin kereta cepat membebani utang negara dan rakyat. Untuk itu didorong skema b to b yang diharapkan swasta bisa masuk, bisa menjaga proyek dan semua dapat manfaat," kata Hanggoro dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Yayasan Nusa Patris di gerbong kereta wisata dalam perjalanan dari Jakarta ke Cirebon, Rabu, 24 Februari 2016.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.