TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md akan segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, terkait dugaan korupsi di tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero).
"Nah karena itu milik negara, Asabri itu, dan jumlahnya besar, maka dalam waktu tidak lama saya akan undang Bu Sri Mulyani, sebagai penyedia dana negara dan Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md saat ditemui di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020.
Mahfud berujar dugaan korupsi di tubuh perusahaan asuransi pelat merah itu mencapai di atas Rp 10 triliun. Angka ini lebih besar dari dugaan korupsi PT Jiwasraya (Persero) yang saat ini sedang berjalan prosesnya.
Ia pun berencana untuk mendorong kasus ini agar ditindaklanjuti. "Nah kalau iya (ada korupsi), jangan didiamkan. Mari kita giring ke proses hukum, dan supaya diungkap ya," kata Mahfud.
Adapun Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan soal perkara yang melilit Asabri.
Lalu seperti apa profil PT Asabri?
Dikutip dari laman resminya, asabri.co.id, Asabri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara lewat Menteri BUMN. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri BUMN.
Asabri merupakan wadah penampung dana pensiun dari para prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polri. Semula, mereka tergabung menjadi peserta PT Taspen, seperti PNS lainnya. Namun dalam perjalanannya, ada beberapa perbedaan terjadi.
Salah satunya karena sifat dari seorang prajurit TNI dan Polri yang memiliki resiko lebih tinggi. Mereka juga lebih banyak berhenti karena gugur atau tewas dalam melaksanakan tugas, dibandingkan PNS biasa.
Selain itu pada 1971, pemerintah era Presiden Soeharto juga melakukan kebijakan untuk mengurangi jumlah prajurit secara besar-besaran. Tujuannya yaitu untuk peremajaan personel. Sehingga, iuran yang terkumpul tidak sebanding dengan klaim yang diajukan peserta.
Sehingga di tahun tersebut, Departemen Pertahanan mengusulkan agar ada perusahaan asuransi tersendiri bagi para prajurit TNI, Polri, dan PNS di Departemen Pertahanan dan Polri. Maka, berdirilah Perum Asabri, lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI.
Beleid ini diteken langsung Presiden Soeharto yang tengah merangkap jabatan sebagai Panglima ABRI pada 31 Juli 1971. Baru 20 tahun kemudian, lewat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 1991, Asabri berubah bentuk dari Perum menjadi Persero sampai saat ini.
Lalu pada 2015, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS di Kementerian Pertahanan dan Polri. PP ini mengamanatkan Asabri untuk mengelola 18 program manfaat, dari semula hanya 9 manfaat. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para peserta.
Kini, Asabri dipimpin direktur utama dari pensiunan TNI, yaitu Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sonny Widjaja yang menjabat sejak Maret 2016. Sementara di kuris komisaris utama, ada Laksamana Madya (Purn) Didit Herdiawan yang ditunjuk pada Mei 2019.
FAJAR PEBRIANTO
