Erick Thohir Tak Mau Komisaris dan Direksi BUMN Saling Tusuk

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo meninjau dapur umum posko bencana banjir Cengkareng, Ahad, 5 Januari 2019. TEMPO/EKO WAHYUDI

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo meninjau dapur umum posko bencana banjir Cengkareng, Ahad, 5 Januari 2019. TEMPO/EKO WAHYUDI

    Tempo. Co, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ingin komisaris dan direksi di perusahaan pelat merah bisa kompak. Ia mengatakan Komisaris Utama ibarat ketua kelas, sementara direktur utama bertanggungjawab untuk  jajaran direksi.

    "Jadi enggak ada political office jadi, tiba-tiba sudah ada rapat bulanan tapi direksi masih cari muka, akhirnya di dalam tusuk-tusukan, mana bisa kompak," ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020. Ia mengatakan pemimpin BUMN sejatinya mesti memiliki tiga nilai, yaitu akhlak, loyalitas, dan kerja tim.

    Erick Thohir mencontohkan kerja tim tampak dalam dalam pembentukan perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), yaitu PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang akan mengelola dan menata 72 stasiun di DKI Jakarta, termasuk kereta api bandara dan kereta commuterline. Tanpa kerja tim, ia meyakini perusahaan patungan itu tak bisa terbentuk.

    Selanjutnya soal akhlak juga penting. Menurut Erick, hal itu diperlukan karena para pejabat BUMN diberikan kekuasaan yang besar. Misalnya PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang mensinergikan moda transportasi dengan penumpang banyak. "Kekuasaan begitu hebat tapi akhlak enggak benar percuma juga."

    Berikutnya terkait loyalitas. Loyalitas, kata Erick, sejalan dengan vusu dan instruksi presiden. "Saya sebagai pembantu presiden harus menjalani dengan KPI yang ditargetkan, alhamdulillah sudah terdeliver banyak, itu proses," tuturnya.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan telah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk merombak total BUMN. "Saya ingin pengelolaan di BUMN diperbaiki, baik perombakan total, maupun manajemen yang ada," kata dia dalam diskusi dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

    Jokowi mengatakan urusan BUMN, apalagi yang berkaitan dengan teknis itu berkaitan dengan Menteri BUMN. Yang jelas, ia meminta semua aset yang dimiliki BUMN harus produktif. "Jangan sampai ada aset yang tidak produktif sehingga mengurangi produktivitas yang ada di manajemen yang ada," tuturnya.

    CAESAR AKBAR | ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.