Konflik di Natuna, BKPM: Investasi Cina ke RI Tak Dilarang

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai konferensi pers di kantornya di Jakarta Selatan, Kamis, 31 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa investasi China ke Indonesia masih stabil setelah ada pelanggaran oleh kapal China di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) RI di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

    “Sampai dengan saat ini belum ada gejolak menyatakan akibat intervensi Natuna kemudian investor China akan mengurungkan niatnya berinvestasi, malahan stabil saja,” katanya di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.

    Bahlil menuturkan investasi dan kedaulatan negara merupakan dua hal yang sangat berbeda sehingga isu Natuna tidak akan membuat Cina dilarang berinvestasi ke Indonesia.

    “Investasi is all investasi. Tidak ada suatu close negosiasi investasi itu menyatakan bahwa kalau kamu melakukan investasi kamu boleh mengganggu negara saya, saya boleh ganggu negara kamu. Itu suatu hal yang berbeda,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa untuk menyelesaikan kasus terkait Natuna tersebut sepenuhnya merupakan ranah aparat penegak hukum dan pihak terkait sebab tentang kedaulatan telah ada aturan yang mengikat.

    “Jika ada pelanggaran kedaulatan silakan ditindak. Aturan mainnya kan ada di negara kita dan kementerian seperti Kemenhan, aparat keamanan, dan diplomasi dari Menlu. Kalau kami bicara investasi saja,” ujarnya.

    Bahlil meminta masyarakat untuk tenang sebab ia memastikan belum ada bentuk ancaman apapun dari China. “Belum ada ancaman, biasa saja. Jangan terlalu berpikir kita paranaoid, santai saja,” ujarnya.

    Sebelumnya pada Rabu, 8 Januari 2020, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dalam rangka kunjungan kerja.

    Presiden Joko Widodo memastikan bahwa wilayah Natuna merupakan teritorial NKRI sehingga tidak perlu lagi ada pihak yang meragukannya. "Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.