TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak henti-hentinya menyuarakan harapannya kepada pemerintah untuk bisa tegas dalam menegakkan hukum terhadap kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.
Susi menyebutkan, Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat harus bisa membedakan mana kapal negara asing yang harus dihormati, atau yang harus ditangkap. "Pada saat dia invest kita hormati dan jaga. Pada saat dia mencuri, kita tangkap dan tenggelamkan" sebut Susi dalam akun Twitter resminya @susipudjiastuti, Senin petang, 6 Januari 2020.
Hal serupa juga pernah diucapkannya pada akhir pekan lalu. "Perlakukan Pencuri Ikan dengan penegakan hukum atas apa yg mereka lakukan. Dan ini berbeda dengan menjaga Persahabatan atau iklim investasi," ujarnya, Sabtu 4 Januari 2020.
Lebih jauh Susi menegaskan bahwa persahabatan antar negara bukan berarti melindungi para pelaku pencuri ikan. "Persahabatan antar negara Tidak boleh melindungi pelaku Pencurian Ikan & Penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing. Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negara," tuturnya.
Pernyataan Susi itu menanggapi solusi damai yang sebelumnya dilontarkan Menteri Pertahanan Prabowo karena ingin menjaga persahabatan antar kedua negara. "Kita cool saja. Kita santai kok, ya," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2019.
Menurut Prabowo, masing-masing negara punya sikap tersendiri mengenai perkara tersebut. Namun, dua negara perlu mencari satu solusi yang baik. "Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimana pun Cina negara sahabat."
Senada dengan Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan juga tak ingin permasalahan dengan Cina ini menjadi besar. "Itu sebenarnya sederhana, tidak perlu terlalu diributin," tutur dia. "Untuk apa ribut yang tidak mesti diributin."
Luhut pun mengatakan selama ini Indonesia mengakui wilayah dari Natuna 200 nautical mile sebagai zona ekonomi eksklusif. Ia mengatakan Indonesia tidak pernah mengakui ada klaim wilayah dari Cina.
CAESAR AKBAR
