TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus memantau segala macam kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).
"Kami terus memonitor bagaimana BNPB dari sisi penanggulangan dan kebutuhan logistiknya. Kemensos juga dari sisi support serta pemda," ujar Sri Mulyani usai pembukaan perdagangan perdana saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis, 2 Januari 2020.
Sri Mulyani menyebutkan, bencana alam seperti banjir memang dapat menyebabkan kerugian yang besar baik dari sisi materiil maupun jiwa. Oleh karena itu, pemerintah berupaya kerugian-kerugian akibat bencana tersebut dapat diminimalkan.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur dapat saja rusak karena bencana alam yang tidak bisa dihindari. "Inilah yang merupakan salah satu PR, untuk betul menjaga risiko. Apakah itu perumahan, fasilitas umum, infrastruktur, agar mereka mampu antisipasi pola bencana alam yang telah menyebabkan dampak besar," kata Sri Mulyani.
Hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa sore lalu hingga Rabu siang kemarin dengan intensitas tinggi sehingga banjir pun melanda warga di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberi peringatan tentang akan adanya hujan deras di seluruh wilayah Jabodetabek, bahkan kemungkinan akan terjadi banjir pada bulan Februari dan Maret 2020.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan tiga hal yang harus dikerjakan untuk mengatasi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek di awal 2020.
Pertama, dalam urusan banjir, yang paling penting ini adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga dinomorsatukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, hingga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas semuanya harus segera bergerak bersama-sama.
Kedua adalah terkait dengan normalisasi fasilitas umum mengingat banjir sudah masuk ke Bandara Halim, Tol Cikampek, juga di beberapa objek vital. Adapun perintah ketiga adalah kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi banjir.
ANTARA
