TEMPO Interaktif, Jakarta:Pihak swasta baik lokal maupun asing baru dapat merealisasikan investasinya di pelabuhan-pelabuhan Indonesia mulai 2009.Sebab, Peraturan Pemerintah sebagai pedoman teknis dari Undang Undang Nomor 17 tentang Pelayaran yang telah baru direvisi beberapa bulan lalu masih dalam penggodokan. "Kami prioritaskan akhir tahun ini selesai jadi investasi bisa mulai tahun depan," kata Direktur Jenderal Perhubungkan Laut Efendi Batubara di sela dialog Media Maritim, di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (23/7). Dia menjelaskan, pedoman teknis investasi di pelabuhan akan mengikuti aturan umum investasi di Indonesia. Untuk investasi swasta asing misalnya, akan dibatasi maksimal 49 persen dengan konsesi pengelolaan selama 30 tahun. "Kendali di pelabuhan harus pemerintah," ujarnya. Investasi swasta termasuk dari pihak asing juga hanya boleh di hilir seperti terminal. Pembangunan oleh swasta juga harus mengikuti rencana induk pelabuhan nasional yang tengah disusun. Dia menyebut investor dari Korea telah menyatakan minat untuk berinvestasi di Pelabuhan Raja Ampat, Papua Barat, dan investor Timur Tengah di Pelabuhan Belawan, Medan. Selain itu, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pun saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan niatnya berinvestasi dan membangun pelabuhan di Indonesia. Harun Mahbub
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Depresi, Epy Kusnandar Dirawat di RSKO Cibubur
7 menit lalu
Depresi, Epy Kusnandar Dirawat di RSKO Cibubur
Polisi mengajukan kepada BNN agar Epy Kusnandar direhabilitasi
Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Robotika Indonesia
17 menit lalu
Bamsoet Dorong Peningkatan Prestasi Robotika Indonesia
Bambang Soesatyo mengapresiasi diselenggarakannya Kejuaraan Nasional Turnamen Robotika Indonesia 2024 Piala Ketua MPR yang digelar di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.
Kementerian Luar Negeri dan Mer-C Saling Kontak soal Kondisi WNI di Gaza
27 menit lalu
Kementerian Luar Negeri dan Mer-C Saling Kontak soal Kondisi WNI di Gaza
Kementerian Luar Negeri melakukan kontak setiap hari dengan para relawan Mer-C untuk memonitor kondisi mereka
Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot
32 menit lalu
Narapidana Narkoba Kabur, Kepala Rutan Sukadana Lampung Azis Gunawan Dicopot
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mencopot jabatan Kepala Rutan Sukadana Azis Gunawan buntut narapidana kabur
Profil Alan Walker yang Banjir Pesan Setelah Bagikan Nomor Telepon Menjelang Konser di Jakarta
32 menit lalu
Profil Alan Walker yang Banjir Pesan Setelah Bagikan Nomor Telepon Menjelang Konser di Jakarta
DJ ternama, Alan Walker menghebohkan publik lantaran membagikan nomor telepon Indonesia menjelang konser di Jakarta. Lantas, siapakah Alan Walker?
Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan
34 menit lalu
Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan
Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?
Pemkab Tangerang Turut Meriahkan Pawai Mobil Hias di HUT Ke-44 Dekranas
34 menit lalu
Pemkab Tangerang Turut Meriahkan Pawai Mobil Hias di HUT Ke-44 Dekranas
Suasana meriah terpancar dari parade mobil hias kriya dan budaya yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam rangka memeriahkan perayaan HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas)
Menjadi Sorotan Publik, Ini Sederet Mantan Pejabat Bea Cukai yang Terjerat Kasus
37 menit lalu
Menjadi Sorotan Publik, Ini Sederet Mantan Pejabat Bea Cukai yang Terjerat Kasus
Sejak Direktorat Jenderal Bea Cukai ramai disorot akibat impor barang, sejumlah pejabatnya juga ramai diberitakan terseret kasus hukum.
Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik
37 menit lalu
Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik
Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.
