Ibu Kota Baru, Jokowi: Klaster Pemerintahan Pertama Kali Dibangun

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan klaster pemerintahan akan menjadi klaster pertama yang dibangun di ibu kota baru di kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    Pemerintah akan membangun sejumlah klaster seperti klaster pemerintahan, pendidikan, riset dan inovasi serta keuangan di lokasi ibukota baru tersebut. Pemerintah akan menyiapkan lahan 256.000 hektare untuk ibu kota baru tersebut.

    "Tapi yang akan dikerjakan terlebih dahulu yaitu kawasan pemerintahan 5.600 hektare, klaster pemerintahan," kata Jokowi seusai meninjau lokasi ibukota baru di Penajam Paser Utara, Selasa, 17 Desember 2019.

    Setelah meninjau, Jokowi menyatakan lokasi ini sangat mendukung sekali untuk kota pintar (smart city) hingga kota pintar (green city). Kendati lokasinya berbukit-bukit, Jokowi mengatakan kontur seperti itu bagus untuk sebuah kota.

    Ia juga menilai kontur ini akan sangat bagus, dan bukan menyulitkan. "Kalau arsitek atau urban planner diberi sebuah kawasan naik turun bukit pasti akan senang. Lihat saja nanti. Desainernya pasti akan senang sekali," kata Jokowi.

    Jokowi menyatakan lokasi yang akan digunakan sebagai ibu kota baru ini bukan hutan alam atau hutan lindung, melainkan hutan industri. "Kalau yang 256.000 hektare itu memang dicadangkan untuk kawasan konservasi," tuturnya.

    Sedikitnya ada tujuh menteri mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin saat meninjau langsung lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

    Ketujuh menteri dan pejabat setingkat menteri itu adalah Sekretaris Kabinet Promono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang di Indonesia

    Bitcoin menjadi perbincangan publik setelah Tesla, perusahaan milik Elon Musk, membeli aset uang kripto itu. Bagaimana keabsahan Bitcoin di Indonesia?