Tanggapan Jokowi Soal Rencana Edhy Prabowo Ekspor Benih Lobster

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda seksi Samboja-Samarinda di Gerbang Tol Samboja, Kalimantan Timur, 17 Desember 2019. Jalan tol ini merupakan yang pertama di Pulau Kalimantan. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda seksi Samboja-Samarinda di Gerbang Tol Samboja, Kalimantan Timur, 17 Desember 2019. Jalan tol ini merupakan yang pertama di Pulau Kalimantan. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Samboja - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai perlu ada keseimbangan antara nilai ekonomi dan pemeliharaan lingkungan terkait kebijakan ekspor benih lobster yang tengah dipertimbangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

    "Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang penting itu," kata Jokowi di Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019.

    Jokowi mengatakan harus ada nilai tambah dari benih lobster. Dari situ baru bisa dihitung apakah pemerintah harus ekspor atau tidak. Pemerintah, kata dia, tidak bisa hanya sekedar melarang ekspor. Tapi juga jangan sampai kebijakan ini menjadi berantakan ketika dijalankan.

    "Bukan hanya bilang 'jangan'. Enggak. Mestinya keseimbangan itu yang diperlukan. Jangan juga aur-auran. Misal semua ditangkepin, semuanya diekspor, itu juga ndak bener," kata dia.

    Menurut Presiden, lingkungan harus tetap dijaga agar benih lobster tidak diselundupkan, dan tidak diekspor tak beraturan. "Tapi juga nelayan mendapatkan manfaat dari sana. Nilai tambah ada di negara kita," ucapnya.

    Edhy Prabowo sebelumnya berencana memberlakukan aturan kuota untuk ekspor benih lobster, selayaknya pernah diterapkan pada komoditas lain. "Untuk membesarkan sendiri kan harus dibangun infrastrukturnya. Sambil menunggu ini, kita kasih kuota sampai waktu tertentu boleh ekspor. Kan banyak komoditas lain yang dilakukan seperti itu, pasir besi, nikel," ujar Edhy.

    Ia mengatakan kebijakan ekspor benih lobster itu dilakukan selama Indonesia masih belum bisa membesarkannya sendiri. Sementara, untuk membesarkan lobster diperlukan infrastruktur. "Sama seperti untuk pasir besi dan nikel, awalnya boleh diekspor tapi pengusaha harus membuat refinery," tuturnya. Meski demikian rencana tersebut masih dalam taraf kajian.

    Belakangan rencana Edhy itu menimbulkan pro kontra di masyarakat. Salah satunya muncul dari Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang getol menyuarakan penolakan ekspor bibit lobster. Hal itu dia sampaikan melalui akun Twitternya @susipudjiastuti.

    Dia mengatakan lobster belum bisa di-breeding in house atau budidaya ternak. Semua bibit lobster saat ini, kata dia, berasal dari alam. "Negara lain yang punya bibit tidak mau jual bibitnya. Kecuali kita, karena bodoh," kata Susi di Twitter, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.