Sepakat Jokowi, SBY: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tidak Buruk

Reporter

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Refleksi Akhir Tahun "Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan & Harapan", di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Desember 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepakat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal pertumbuhan ekonomi 5 persen.

"Demokrat sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa angka pertumbuhan pada tingkat 5 persen bukanlah sesuatu yang buruk," kata SBY dalam pidato refleksi pergantian tahun bertajuk "Indonesia Tahun 2020, Peluang, Tantangan, dan Harapan", di JCC Senayan Jakarta, Rabu malam, 11 Desember 2019.

SBY mengatakan angka itu tidak buruk terutama jika dikaitkan dengan situasi perekonomian global saat ini. Yang penting, kata dia, sasaran pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan untuk 2020 sebesar 5,3 persen dapat dicapai.

Namun demikian, menurut dia, jika ekonomi tumbuh rendah, misalnya di bawah 6 persen, maka lapangan pekerjaan baru sulit didapat, penghasilan dan daya beli rakyat sulit ditingkatkan serta angka kemiskinan juga tak mudah untuk diturunkan.

Karena itu, SBY menyarankan dalam jangka pendek dan menengah, dua langkah besar perlu dilakukan.

Pertama, investasi dunia usaha harus ditingkatkan, sementara usaha swasta, dan bukan hanya BUMN, harus mendapat peluang bisnis yang lebih besar. "Oleh karena itu, Demokrat mendukung penuh upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi kita," katanya.

Kedua, pembelanjaan konsumen juga harus dijaga dan kalau bisa ditingkatkan, baik belanja pemerintah maupun konsumsi rumah tangga.

Dia menekankan di tengah lesunya daya beli golongan menengah ke bawah, ada dua prioritas yang penting direalisasikan yakni penciptaan lapangan kerja baru serta memastikan agar anggaran perlindungan sosial, termasuk subsidi bagi kaum tidak mampu, jumlahnya memadai.

Demokrat juga berharap belanja pemerintah sungguh dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi yang nyata.

Sementara itu untuk jangka panjang, pemerintah dinilai perlu melakukan segala upaya untuk meningkatkan pertumbuhan.

Partai Demokrat melihat ada peluang peningkatan sumbangan sektor industri pada pertumbuhan terutama melalui industri manufaktur yang berbasiskan pertanian dan sumber daya mineral. Selain itu juga dari sektor perdagangan, konstruksi, dan kepariwisataan.

Demokrat juga menyambut baik tekad Presiden Jokowi, agar Indonesia bisa keluar dari jebakan penghasilan menengah pada tahun 2045. "Di sinilah perlunya kita memiliki pertumbuhan yang tinggi," katanya.

SBY mengatakan pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi enam persen setahun, akan membuat pendapatan perkapita naik dua kali lipat dalam 10 tahun.

"Insya Allah Indonesia bisa. Kita punya success story, dalam waktu 10 tahun, 2004 - 2014, income per kapita kita naik tiga kali lipat lebih, dari 1.100 dolar AS menjadi 3.500 dolar AS," kata SBY.

ANTARA






Jokowi Kritik Jumlah Startup Agrikultur Minim, Padahal Ada Krisis Pangan

36 menit lalu

Jokowi Kritik Jumlah Startup Agrikultur Minim, Padahal Ada Krisis Pangan

Presiden Jokowi mengkritik minimnya jumlah startup Indonesia yang bergerak di bidang agrikultur, di tengah ancaman krisis pangan yang ke depan akan membesar.


Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

1 jam lalu

Program Kompor Listrik, Bos PLN Pastikan Tak Ada Kenaikan Daya: 450 VA, 900 VA, Tetap

Bos PLN memastikan daya listrik masyarakat penerima program kompor listrik tak berubah. "Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA."


PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

2 jam lalu

PLN Beri Pendampingan ke Masyarakat Penerima Kompor Listrik: Sampai Benar-benar Mandiri

PLN akan berfokus dalam pendampingan dan evaluasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program uji coba migrasi ke kompor listrik.


Mobil Bekas Jokowi Isuzu Panther Bonet Dilelang, Open Bid Rp 300 Juta

2 jam lalu

Mobil Bekas Jokowi Isuzu Panther Bonet Dilelang, Open Bid Rp 300 Juta

Mobil bekas Presiden Jokowi yang dilelang tersebut adalah Isuzu Panther Bonet tahun 1995 warna green metallic. Berikut ulasan lengkapnya:


Bekas Mobil Jokowi Dilelang, Harga Mulai Rp 300 Juta: Hasilnya untuk Bangun Tempat Ibadah

4 jam lalu

Bekas Mobil Jokowi Dilelang, Harga Mulai Rp 300 Juta: Hasilnya untuk Bangun Tempat Ibadah

Lelang bekas mobil Presiden Jokowi dibuka dengan harga Rp 300 juta. Berwarna hijau metalik dengan Stasion Wagon, mobil itu berkapasitas mesin 2.238 CC


Jokowi Minta Hasil Panen Petani diserap BUMN, Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun

6 jam lalu

Jokowi Minta Hasil Panen Petani diserap BUMN, Mendag Usul Subsidi Rp 100 Triliun

Zulkifli Hasan bercerita Presiden Jokowi telah berencana menyerap seluruh hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara.


Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

23 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

1 hari lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

1 hari lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

1 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun