Airlangga Hartarto: Kartu Pra Kerja Diluncurkan Agustus 2020

Reporter

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam The 7th US-Indonesia Investment Summit di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Pra Kerja yang menjadi salah satu program utama Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan diluncurkan secara nasional pada Agustus 2020.

"Pada Februari 2020 ada penjelasan publik dalam bentuk 'website', Maret dan awal April 2020 ada uji coba di 2 kota rencananya di Jakarta dan Bandung basisnya aplikasi lalu pada April-Agustus 2020 perluasan implementasi di berbagai kota dan "launching nation wide" bulan Agustus," kata Airlangga di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019. 

Pada Desember 2019, pemerintah rencananya akan menyelesaikan peraturan presiden (Perpres) Kartu Pra Kerja, selanjutnya pada Januari 2020 direncanakan penyelesaian Project Management Office (PMO) atau organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek Kartu Pra Kerja.

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri tiga rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri kabinet Indonesia Maju. Ratas-ratas tersebut adalah "Akselerasi, Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial", "Akselerasi Penguatan Ekonomi di Sektor Pertanian dan Perikanan" dan "Akselerasi Implementasi Program Infrastruktur".

"Dengan Kartu Pra Kerja ini penerima manfaat akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta - 7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada 2020," kata Airlangga.

Pelatihan-pelatihan itu disiapkan oleh lembaga-lembaga yang sudah ada baik pemerintah maupun swasta.

"Lembaga-lembaga akan menyiapkan pelatihan mencakup teknik industri tertentu seperti industri digital 'life style', fotografi, kopi, perawatan, properti pertanian penjualan, industri kreatif, dan lainnya. Lembaga-lembaga itu prinsipnya menjadi 'official partner' Kartu Pra Kerja," ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan "platform" digital mulai dari pilihan pelatihan, pelatihan "online" dan" offline" serta mendapat insentif.

"Selain itu kami siapkan 'demand sight-nya' atau kebutuhan usaha terhadap pekerja baik proyek strategis nasional, investor yang masuk ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) maupun kementerian-kementerian sektor atau swasta," kata dia.

Namun biaya pelatihan yang ditanggung tentu bervariasi tergantung pelatihan yang diambil.

"Tentu pelatihan itu berada di 'range' lebih luas kalau pelatihan 'life style', kopi penjahit, 'hair dressing' lebih rendah dibanding 'coding' tapi standarnya Rp 3-7 juta, ini murni pelatihan tenaga kerja, kalau untuk modal kita ada kredit usaha rakyat," ujar dia.

Artinya menurut Airlangga, pemerintah berupaya untuk membangun suatu "learning ecosystem".

"Di dalamnya ada lembaga pelatihan perbankannya, 'provider' yaitu pemerintah, 'employer' mulai Kadin, Apindo maupun pengusaha disiapkan 'platform' digital, 'financial technology'," kata Airlangga Hartarto.

ANTARA






Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

10 menit lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

29 menit lalu

Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

Jokowi berpesan agar bendahara negara mengatur belanja untuk kepentingan-kepentingan yang produktif.


Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

1 jam lalu

Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk hati - hati dalam mengeluarkan APBN. Pengeluarannya harus memunculkan return yang jelas.


Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

2 jam lalu

Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan Pemprov akan mengajukan anggaran pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas di APBD 2023.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

5 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

14 jam lalu

Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

Cak Imin mendorong agar model-model konflik di masyarakat yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 silam tak terulang lagi.


Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

17 jam lalu

Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

Bakrie Group mengadakan kompetisi I-Start sebagai wadah bagi anak muda dalam mengembangkan startup


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

20 jam lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

20 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.


Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

21 jam lalu

Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan soal gugatan Sekber Prabowo-Jokowi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.