TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mempersoalkan rapat sejumlah pimpinan Partai Golkar di Kantor Luhut Binsar Pandjaitan yakni Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang digelar kemarin.
Ma'ruf Amin mengingatkan jajaran kementerian agar tidak menggunakan kantor pemerintah untuk rapat politik partai. "Kalau untuk kepentingan partai tentu ya tidak menggunakan kantor pemerintah," katanya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
Sebagai pejabat pemerintah, kata Ma'ruf Amin, aparat negara seharusnya tidak melakukan intervensi terhadap partai politik. "Jadi kalau masalah partai, ya diserahkan kepada partai," ucapnya.
Secara umum, menurut Ma'ruf Amin, sanksi ataupun teguran atas penggunaan fasilitas pemerintah oleh menteri menjadi kewenangan presiden. "(Soal sanksi tegur) Ya nanti Presiden," katanya.
Ma'ruf menyebutkan sejumlah menteri dalam kabinet Indonesia Maju memang terkait partai politik, termasuk di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan yang sebelumnya merupakan fungsionaris Golkar. "Pak Luhut itu mungkin sebagai orang Golkar, jadi penyelesaiannya dari internal," kata Ma'ruf.
Seperti diketahui, kemarin sore Luhut menggelar rapat dengan sejumlah pimpinan Partai Golkar di kantornya. Rapat ini sempat menunda rapat koordinasi atau rakor terkait harga bahan bakar penerbangan atau Avtur.
Menjelang Munas Golkar, para petinggi partai berkumpul di kantor Luhut pada Selasa sore, 3 Desember 2019. Petinggi partai yang datang di antaranya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie.
