Cerita Sri Mulyani, Ada yang Korupsi dan Minta Jatah Dana BOS

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan masih saja ada oknum yang mengorupsi dana bantuan operasional sekolah alias dana BOS. Kendati, pemerintah telah menyalurkannya secara terperinci. 

    Ia mengatakan saat ini Dana BOS diserahkan dari pemerintah pusat ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, lalu ke sekolah dengan kategorisasi sesuai nama dan alamat. "Tadinya saya pikir enggak ada korupsi, tapi tetap ada korupsi," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Sabtu, 30 November 2019.

    Menurut Sri Mulyani, kendati sudah dialirkan secara ketat, tetap ada oknum yang meminta jatah dari aliran dana BOS tersebut. "Karena by name by address, sampai di address diminta sama yang di atas, 'kamu kan udah terima, minta dong setorannya,' itu yang terjadi begitu," tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, ia menjelaskan Kementerian Pendidikan memang selalu mendapat jatah 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. tahun depan, Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu mendapat kucuran dana Rp 507 triliun. Meski demikian, tidak semua dana itu bisa dikendalikan oleh pusat. 

    Sebabnya, sudah ada kebutuhan-kebutuhan yang dialokasikan dibiayai dari anggaran tersebut. misalnya saja, kata Sri Mulyani, sebanyak Rp 200 triliun dari anggaran telah dialokasikan untuk gaji guru. Duit itu disalurkan kepada daerah langsung melalui transfer Dana Alokasi Umum dalam bentuk gaji guru, tunjangan profesi guru, dan sertifikasi guru.  

    Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan dana BOS juga disalurkan langsung ke daerah. "Artinya bantuan sekolah dan guru sudah memakan 80 persen dari anggaran pendidikan, baru sisanya dikelola Mas Nadiem," tuturnya.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...