RISED: 75,4 Persen Pengguna Jalan di Jakarta Tolak Skuter Listrik

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menggunakan skuter listrik melewati JPO Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 23 November 2019. Kepolisian akan melakukan dua jenis penindakan, yaitu represif non-yudisial (teguran) dan represif yudisial bagi pelanggar yang tak kooperatif. ANTARA/Iggoy el Fitra

    Warga menggunakan skuter listrik melewati JPO Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 23 November 2019. Kepolisian akan melakukan dua jenis penindakan, yaitu represif non-yudisial (teguran) dan represif yudisial bagi pelanggar yang tak kooperatif. ANTARA/Iggoy el Fitra

    Tempo.Co, Jakarta - Research Institute of Socio Economic Development atau RISED mengeluarkan sigi teranyarnya tentang dukungan masyarakat DKI Jakarta terhadap pembatasan skuter listrik. Berdasarkan hasil riset tersebut, sebanyak 75,4 persen pengguna jalan raya menolak penggunaan skuter listrik.

    "Hanya 24,6 persen pengguna yang menerima," ujar Ketua Tim Peneliti RISED Rumaya Batubara dalam diskusi di Hong Kong Cafe, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2019.

    Sigi ini melibatkan koresponden sebanyak seribu pengguna jalan di DKI Jakarta. Survei dilakukan selama dua pekan pada November 2019 melalui sistem daring atau online. Sedangkan metode yang digunakan ialah purposive sampling dan analisis deskriptif dengan margin of error di bawah 3 persen.

    Dalam survei tersebut, peneliti juga memaparkan temuan yang menyatakan 67,5 persen pejalan kaki mengeluh tidak nyaman dengan kehadiran skuter hemat energi. Sebab, sikap pengguna skuter acap tidak tertib dan mengganggu pelintas di jalur pedestrian.

    "Sehingga berjalan lagi di trotoar tidak lagi nyaman. Masyarakat pengguna jalan merasa terancam dengan adanya skuter listrik," ujarnya.

    Rumaya lantas mencontohkan kejadian kecelakaan yang melibatkan pengguna skuter di kawasan FX Sudirman beberapa waktu lalu. Dalam kecelakaan itu, dua pengemudi skuter tewas lantaran tertabrak mobil. Menurut dia, insiden ini disebabkan oleh minimnya edukasi pemakaian skuter terhadap pengguna.

    Lebih jauh, riset juga menunjukkan bahwa 65,2 persen masyarakat memanfaatkan skuter untuk kepentingan hiburan. Sedangkan pengguna yang memakainya untuk keperluan transportasi hanya 34,8 persen. "Skuter belum dianggap sebagai alat transportasi oleh responden," ujarnya.

    Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Tulus Abadi menyatakan keberadaan skuter listrik perku diatur lebih detail. Poin-poin yang perlu diregulasi ialah menyangkut perizinan pemakaian, tarif, hingga jaminan asuransi.

    "YLKI juga meminta pengguna paham terkait lalu-lintas dan aspek yg lebih detail dari sisi keselamatan karena infrastruktur belum memadahi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.