TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjanji memberikan kemudahan bagi para calon pemodal yang ingin berinvestasi di Jateng.
Kemudahan yang diberikan yakni insentif pajak, lahan industri, dan kemampuan sumber daya manusia (SDM).
“Kami akan dorong bupati dan wali kota agar investasi bisa masuk. Jawa Tengah butuh banyak [investasi], sudah ada bonus demografi di tempat kami. Ini momentum yang baik,” ujar dia seperti dilansir Bisnis, Senin 18 November 2019.
Ganjar mengatakan pihaknya tidak menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) lantaran jurang pendapatan antar daerah terlalu besar. Namun, Ganjar menyatakan belum mengadakan diskusi lebih lanjut mengenai penghapusan UMSK di Jawa Tengah.
Menurutnya, walaupun UMK tumbuh 8—9 persen pada tahun depan, UMK di Jawa Tengah masih lebih kompetitif dibandingkan Vietnam, Kamboja, dan China. “Peluangnya bukan Cuma besar, tapi sangat gede.”
Pada tahun depan, eksodus pabrikan ke Jawa Tengah diperkirakan akan semakin banyak. Pasalnya, sistem dan besaran pengupahan di Jawa Tengah dianggap kompetitif.
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) menyatakan 25 pabrikan industri alas kaku telah merelokasi ke Jawa Tengah. Adapun, salah satu pertimbangan relokasi tersebut adalah tidak adanya upah minimum sektoral (UMSK).
“[Relokasi dilakukan] sehingga industri kita bisa berdaya saing di tingkat global, terutama pesaing kita Vietnam dan China. Kalau pakai UMK [Upah Minimum Kabupaten] Banten dan UMSK, kami jadi tidak kompetitif,” ujar Direktur Eksekutif Asprisindo Firman Bakrie kepada Bisnis pekan lalu.
