Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kominfo Jelaskan Korelasi Kemajuan Internet dengan Banyaknya Hoax

image-gnews
Informasi yang dinyatakan hoax oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai registrasi kartu prabayar. Gambar dari Humas Kominfo.
Informasi yang dinyatakan hoax oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi mengenai registrasi kartu prabayar. Gambar dari Humas Kominfo.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Widodo Muktiyo menilai kemajuan teknologi internet yang berkembang pesat saat ini tidak disertai literasi yang baik di masyarakat. Akibatnya terjadi keterkejutan budaya yang berdampak pada semakin maraknya berita bohong atau hoaks yang tersebar di dunia maya.

"Orang banyak 'posting' yang berita bohong, mereka tidak melakukan penyaringan dengan baik, asal 'posting', 'sharing', dan sebagainya," ujar Widodo dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Minggu 17 November 2019.

Widodo mengatakan berita hoaks yang tersebar di dunia maya kini sudah merambah ke arah SARA (suku, ras dan agama), sosial, dan politik yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Dia berpesan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan internet.

“Karena jika digunakan dengan serampangan, bisa menjebak penggunanya, ada konsekuensi hukum dan bisa kena penjara,” kata pria yang juga guru besar Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo ini.

Widodo memberikan tips sederhana agar masyarakat bisa terhindar dari korban hoaks. Pertama, bila terdapat berita yang meragukan, maka segera cek ke pemberitaan media-media yang terpercaya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bila dirasa kurang yakin, maka dapat mendengarkan atau melihat informasi di media resmi pemerintah, seperti RRI atau TVRI.

Kedua, bila masyarakat tergabung dalam sebuah grup WhatsApp, namun isinya terus menghujat dan penuh keraguan, maka dia menyarankan agar keluar dari grup tersebut.

“Internet dan media sosial seharusnya memudahkan hidup kita, bukan berpotensi menyusahkan kita,” tutur Widodo.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pernyataan Maaf Geng Hacker Ransomware Brain Cipher, Janji Beri Kunci Buka Data PDNS Besok

4 jam lalu

Ilustrasi Hacker. REUTERS
Pernyataan Maaf Geng Hacker Ransomware Brain Cipher, Janji Beri Kunci Buka Data PDNS Besok

Geng hacker ransomware Brain Cipher minta maaf kepada publik di Indonesia karena retas PDNS. Simak pesannya untuk Kominfo.


Bola Liar Kasus Peretasan PDNS 2, Begini Menkominfo Budi Arie Didesak Mundur

7 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bola Liar Kasus Peretasan PDNS 2, Begini Menkominfo Budi Arie Didesak Mundur

Desakan mundur terhadap Menkominfo Budi Arie Setiadi mencuat buntut terjadinya kasus peretasan PDNS 2


Serangan Ransomware Tidak Mengganggu Pembangunan Pusat Data Nasional, Kominfo: Diresmikan Agustus

1 hari lalu

sustainabletechnolog.com
Serangan Ransomware Tidak Mengganggu Pembangunan Pusat Data Nasional, Kominfo: Diresmikan Agustus

Perbedaan Pusat Data Nasional permanen dan sementara terletak pada bagian infrastruktur teknologi dan layanannya.


Auditor BPKP: BTS 4G Bakti Kominfo Tidak Ada Manfaatnya, Kirim WA Lama Karena Kecepatan Hanya 2 Mbps

1 hari lalu

Dua terpidana kasus korupsi Proyek Strategis BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galumbang Menak (kiri) dan Eks Menteri Kominfo Johnny G Plate (kanan) memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung untuk menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Windi Purnama dan Yusrizki Muliawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 15 Januari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Auditor BPKP: BTS 4G Bakti Kominfo Tidak Ada Manfaatnya, Kirim WA Lama Karena Kecepatan Hanya 2 Mbps

Auditor BPKP mengatakan masyarakat mengeluhkan kecepatan sinyal internet dari menara BTS 4G Bakti Kominfo. Kirim gambar baru bisa malam hari.


Gaji dan Tunjangan Kepala BSSN Hinsa Siburian, Tukin Bulanannya Capai Rp 49 juta

1 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kiri) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) Hinsa Siburian (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gaji dan Tunjangan Kepala BSSN Hinsa Siburian, Tukin Bulanannya Capai Rp 49 juta

Kepala BSSN Hinsa Siburian menjadi sorotan usai terjadinya peretasan server PDNS, berapa gaji dan tunjangannya?


Kominfo Bakal Bangun Pusat Data Nasional di KEK Nongsa Mulai Awal 2025

1 hari lalu

Plang PSN Tanjung Sauh-Ngenang terpajang di pesisir Pulau Tanjung Sauh, Nongsa, Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Kominfo Bakal Bangun Pusat Data Nasional di KEK Nongsa Mulai Awal 2025

Kominfo akan bangun Pusat Data Nasional (PDN) kedua di KEK Nongsa Digital Park, Batam, Kepulauan Riau. Pembangunan mulai awal tahun depan.


PDN Diretas, Anggota DPR Duga Ada Penyelewengan Dana Pemeliharaan Rp 700 Miliar

2 hari lalu

Anggota DPR RI juga Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Ahmad Sahroni, mengakui Partai Nasdem menerima aliran uang sebanyak Rp.800 juta dan 40 juta dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, kembali dijerat sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
PDN Diretas, Anggota DPR Duga Ada Penyelewengan Dana Pemeliharaan Rp 700 Miliar

Anggota DPR Ahmad Sahroni menuding ada penyelewangan dana di kasus peretasan PDN.


Ditjen Imigrasi Pastikan Layanan Perlintasan, Visa, hingga Paspor Telah Normal setelah Sepekan PDN Diretas

3 hari lalu

Penumpang terlihat memindai paspornya dan menghadap ke autogate atau pintu otomatis imigrasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pada 3 Januari 2024. (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt)
Ditjen Imigrasi Pastikan Layanan Perlintasan, Visa, hingga Paspor Telah Normal setelah Sepekan PDN Diretas

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim memastikan layanan perlintasan, visa, izin tinggal, dan paspor telah beroperasi normal pada Jumat, 28 Juni kemarin.


DPR Dorong Pembentukan Pansus Dalami Insiden Peretasan PDNS

3 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta
DPR Dorong Pembentukan Pansus Dalami Insiden Peretasan PDNS

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mendorong dibentuknya pansus guna mendalami dan menuntaskan persoalan serangan siber terhadap PDNS


Terkini: APBD Jakarta yang Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup 150 Ribu Karyawan Kena PHK

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Terkini: APBD Jakarta yang Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup 150 Ribu Karyawan Kena PHK

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dikabarkan didorong oleh ayahnya, Presiden Jokowi, untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.