Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bappenas: Beleid Ibu Kota Baru Bakal Berbentuk Omnibus Law

Reporter

image-gnews
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan payung hukum Ibu Kota Baru akan berbentuk omnibus law.

"Itu termasuk yang kami targetkan masuk prolegnas (program legislasi nasional) dan akan di-omnibus law-kan," ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

Pasalnya, Suharso mengatakan beleid soal ibu kota baru menyangkut beberapa undang-undang lain. Saat ini, kata dia, Indonesia masih belum memiliki UU Perkotaan.

Di saat yang sama, UU Ibu Kota mesti diperbaiki. Belum lagi UU Kawasan yang saat ini masih ada di UU Perumahan dan Kawasan. "Lalu ada lagi UU soal pemerintahan daerah, dan UU RTRW itu kan ada yang mesti kita ambil," kata dia.

Dengan demikian, ia mengatakan bahwa payung hukum ibu kota negara anyar memang mencakup beberapa beleid. Sehingga, metode yang paling tepat dalam membentuk aturan tersebut adalah melalui omnibus law.

Lantaran pentingnya payung hukum untuk ibu kota baru tersebut, Suharso mengatakan beleid itu mesti segera digarap dan masuk ke dalam Prolegnas 2020. "Sudah pasti, sudah harus," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski demikian, pembentukan payung hukum tersebut berbeda hal dengan mulainya pembangunan sarana prasarana ibu kota baru. "Pembangunan adalah hal yang lain lagi," kata Suharso. Ia mengatakan perkara itu akan dikerjakan secara paralel dengan perihal legalitas sehingga bisa mengejar target-target waktu.

Menurut Suharso, hal yang paling penting saat ini adalah mengenai hal-hal yang sebelumnya sudah sering disampaikan, yaitu mengenai luas lahan dan siapa yang akan mengurus. "Strukturnya dulu, belum sampai pembangunan."

Suharso juga mengatakan bahwa UU ibu kota baru nantinya juga belum membahas soal rencana pembentukan badan otoritas di sana. Perihal badan otoritas, menurut dia, cukup dinaungi oleh Peraturan Presiden.

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

3 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


Bantah Gusur Paksa Warga, Kepala Otorita IKN: Ramadan Ini Kita Beribadah Dulu

4 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat ditemui di tengah-tengah Rapat Panja RUU IKN di Kompleks DPR/MPR/DPD RI, Jakarta pada Senin, 18 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Bantah Gusur Paksa Warga, Kepala Otorita IKN: Ramadan Ini Kita Beribadah Dulu

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono memastikan selama bulan Ramadan ini tak ada penggusuran untuk pembangunan ibu kota baru.


Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

6 hari lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

Bappenas menyebut bahwa program makan siang gratis mencontoh kebijakan yang sudah ada di sejumlah negara berpendidikan maju.


Bappenas akan Adopsi Makan Siang Gratis dalam RPJMN usai Prabowo-Gibran Resmi Dinyatakan Menang oleh KPU

7 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Bappenas akan Adopsi Makan Siang Gratis dalam RPJMN usai Prabowo-Gibran Resmi Dinyatakan Menang oleh KPU

Bappenas menyebut program makan siang gratis akan masuk ke dalam RPJMN setelah Prabowo-Gibran dinyatakan menang oleh KPU.


FITRA Nilai Pemerintah Terlalu Terburu-buru Merumuskan Program Makan Siang Gratis

9 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
FITRA Nilai Pemerintah Terlalu Terburu-buru Merumuskan Program Makan Siang Gratis

Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, merespons soal rencana pemerintah menyusun kebijakan program makan siang gratis.


Terpopuler: Mengapa Jokowi Bolak-balik ke IKN, KNKT Temukan Pilot dan Kopilot Batik Air Tertidur saat Terbangkan Pesawat

10 hari lalu

Penerbangan Batik Air (BTK673) nomor pesawat PK-LUV pada 25 Januari 2024. Pilot dan kopilot tertidur hampir setengah jam sehingga pesawat yang mestinya mendarat di Cengkareng sempat nyasar sampai sekitar langit Cianjur-Sukabumi. Sumber: KNKT.
Terpopuler: Mengapa Jokowi Bolak-balik ke IKN, KNKT Temukan Pilot dan Kopilot Batik Air Tertidur saat Terbangkan Pesawat

Berita terpopuler: Apa yang diresmikan Jokowi bolak-balik ke IKN, investigasi KNKT temukan pilot dan kopilot Batik Air tidur saat terbangkan pesawat.


Tanggapi Kritik Walhi, Bappenas; IKN Sepenuhnya Gunakan Energi Terbarukan pada 2045

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tanggapi Kritik Walhi, Bappenas; IKN Sepenuhnya Gunakan Energi Terbarukan pada 2045

IKN disebut akan sepenuhnya menggunakan energi terbarukan pada 2045.


Airlangga: Kebijakan Makan Siang Gratis Disusun Bappenas Satu Bulan ke Depan

10 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Airlangga: Kebijakan Makan Siang Gratis Disusun Bappenas Satu Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Bappenas akan segera menyusun kebijakan makan siang gratis.


Iming-iming untuk ASN Pindah ke IKN, Fasilitas Apa Saja yang Diperolehnya?

10 hari lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Iming-iming untuk ASN Pindah ke IKN, Fasilitas Apa Saja yang Diperolehnya?

Apa saja fasilitas yang diperoleh bagi ASN yang mau pindah ke IKN Nusantara? Bagaimana dengan rumah dinas dan uang harian selama proses pindah?


Prabowo Belum Jadi Presiden, Bappenas sudah Hitung Anggaran Makan Siang Gratis

11 hari lalu

Tempo Explain: Risiko Anggaran Jumbo Makan Siang Gratis
Prabowo Belum Jadi Presiden, Bappenas sudah Hitung Anggaran Makan Siang Gratis

Prabowo Subianto belum resmi sebagai pemenang Pilpres dan menjadi presiden. Namun Bappenas sudah hitung anggaran program makan siang gratis Prabowo.