Bupati Karawang Tolak Rencana Penghapusan Amdal, Ini Sebabnya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.  Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global bakal melambat menjadi 2,9 persen pada tahun 2019. Angka itu turun dibandingkan dari pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen pada 2018. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja tengah menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global bakal melambat menjadi 2,9 persen pada tahun 2019. Angka itu turun dibandingkan dari pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3 persen pada 2018. TEMPO/Tony Hartawan

     
    Kabupaten Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai daerah yang diserbu investor. Pada triwulan ke-III atau Januari sampai September 2019, investasi yang datang ke Karawang didominasi oleh Penanaman Modal Asing (PMA). 
     
    "Jumlah LKPM yang masuk ke Karawang sebanyak 1134 LKPM dengan nilai investasi sebanyak Rp 15,130 triliun," ujar Dedi Ahdiyat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang, Senin, 11 November 2019. 
     
    Dengan nilai investasi tersebut, kata Dedi, Karawang jadi daerah dengan Rasio investasi terbesar kedua se-Jawa Barat. "Karawang menempati rangking ke dua dengan 22,78 persen." 
     
    Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, menyampaikan bahwa wacana penghapusan IMB dan Amdal masih terjadi pro-kontra. "Ada yang pro dan kontra, artinya masalah ini rumit tapi bisa dijembatani kalau duduk satu meja," ujarnya, Jumat pekan lalu, 8 November 2019.

    Ia mengatakan bahwa wacana penghapusan IMB dan Amdal merupakan bagian dari ide untuk membuat investasi menjadi lebih mudah. "Betapa rumitnya masalah ini, sebab itu secara prinsip teman-teman setuju perlu disederhanakan perizinan yang bikin frustasi orang. Kesimpulannya adalah kita perlu diskusi lebih detil dalam meja bundar," ucapnya.

    Pada prinsipnya, Sofyan mengatakan, pemerintah berkomitmen menciptakan birokrasi yang lebih sederhana sehingga terjadi percepatan usaha sehingga tercipta lapangan kerja. "Hambatan selama ini yaitu terkait tata ruang. Pemerintah punya komitmen bagaimana tata ruang akan lebih tertib, lebih efektif tanpa hambatan birokrasi," katanya.

    Dalam kesempatan sama, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan terdapat beberapa prinsip dalam menata ulang rezim perizinan, salah satunya penyederhanaan dan keseimbangan. "IMB mungkin harus tetap ada, tapi untuk Amdal lalu lintas, AMdal lingkungan itu harus jadi satu paket saja," ujarnya.

     
    ANTARA

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komentar Yasonna Laoly Soal Harun Masiku: Swear to God, Itu Error

    Yasonna Laoly membantah disebut sengaja menginformasikan bahwa Harun berada di luar negeri saat Wahyu Setiawan ditangkap. Bagaimana kata pejabat lain?