TEMPO.CO, Jakarta - Terkait dengan rencana pemerintah untuk memangkas pejabat eselon III dan IV, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) meminta pemerintah mengutamakan kesejahteraan pegawai negeri sipil.
Ketua Korpri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, yang perlu diutamakan dalam membuat desain kebijakan terkait dengan pemangkasan eselon ini adalah bahwa pegawai negeri sipil sejahtera. "Intinya kesejahteraan," kata Zudan kepada Bisnis, Selasa 5 November 2019.
Untuk itu, Zudan menyarankan agar pemerintah melakukan uji coba pemangkasan eselon terlebih dahulu. Uji coba dapat dilakukan di beberapa kementerian dengan sejumlah indikator. Pertama sebagai garda terdepan uji coba pertama dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Kemudian, kata Zudan, pemerintah dapat melanjutkan uji coba pemangkasan eselon di kementerian yang memiliki jumlah pegawai sedikit. "Kementerian yang pegawai sedikit kemudian diuji coba di kementerian besar, kemudian diuji coba di unit yang menangani perizinan," kata dia.
Menurut Zudan, uji coba itu perlu dilakukan agar pemerintah memiliki desain yang utuh terkait dengan kebijakan pemangkasan eselon III dan IV ini. Pemerintah juga disarankan untuk melakukan uji coba dengan tidak memotong eselon III dan IV di suatu institusi, berbarengan dengan uji coba pemangkasan tersebut.
"Tapi diberi sistem insentif [yang tidak dipangkas eselonnya] bisa berjalan apa tidak layanannya," kata Zudan.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Juni 2019, total jumlah total eselon I sampai V mencapai 460.067 orang. Eselon IV sendiri berjumlah 327.058 atau 71,09 persen dari jumlah total.
Sementara itu, eselon III memiliki jumlah terbanyak kedua yakni 98.658 orang, diikuti eselon II yang berjumlah 19.463, kemudian eselon V sebanyak 14.313 orang dan eselon I berjumlah 575 orang.
