Jokowi Minta Wamen Mahendra Siregar Rampungkan GSP dalam 1 Bulan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahendra Siregar. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Mahendra Siregar. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar untuk menyelesaikan urusan Generalized System of Preferences  (GSP) dengan Amerika Serikat dalam waktu satu bulan.

    Mahendra menyatakan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat seharusnya bisa dilihat sebagai peluang daripada tantangan. Dia mengatakan Jokowi telah setuju supaya Indonesia menyelesaikan urusan GSP dengan Amerika Serikat.

    "Karena hal tadi membawa dampak langsung yang bisa mencapai peningkatan nilai perdagangan Indonesia dan Amerika 2 kali lipat. Termasuk di dalamnya peningkatan ekspor kita US$10-25 miliar dalam 2-5 tahun ke depan," kata Mahendra seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.

    GSP adalah kebijakan perdagangan  Amerika Serikat. Kebijakan ini bertujuan mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan membebaskan bea masuk ribuan produk mereka ke Amerika Serikat.

    Pemerintah Amerika Serikat sempat menyampaikan akan mengevaluasi fasilitas GSP yang diberikan ke Indonesia. Pasalnya, ada kekhawatiran bahwa Indonesia tidak memenuhi beberapa kriteria GSP.

    Jokowi baru saja menunjuk Mahendra yang sekarang menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat dan pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri mendampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

    Ketika bertemu Jokowi, Mahendra mengatakan Presiden meminta Wakil Menteri Luar Negeri untuk meningkatkan kualitas promosi investasi dan perdagangan. Di samping itu, Kementerian Luar Negeri diminta untuk tidak melihat kondisi global yang tidak mudah ini dengan kacamata biasa (business as usual).

    "Secara khusus Bapak Presiden memberikan mandat kepada kami untuk mengkoordinasi hal-hal tadi yang ada di dalam kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, BKPM, untuk bisa lebih cepat bergerak sehingga tidak terjerat dengan proses dan birokrasi," kata Mahendra.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara